JAKARTA- Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cicho Hakim menduga ada upaya jalan pintas kekuasaan untuk menguasai partai politik usai dicopotnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Chico curiga lantaran reshuffle ini dilakukan di tengah-tengah partai politik yang ramai menggelar musyawarah nasional dan muktamar.
“Kita juga bisa menduga setelah melakukan analisa, ada agenda misalnya munas-munas atau muktamar parpol, artinya kalau bicara soal Kumham tentunya pengesahan hasil Munas hasil Muktamar ini kalau memang sesuai dengan keinginan kekuasaan, harus cepat disahkan,” ujar Cicho dikutip drai Kompas.com, Senin (19/8/2024).
“Takutnya kalau Menkumham masih Pak Yasonna Laoly yang tertib administrasi ya enggak bisa dilakukan bypass-bypass (jalan pintas) begitu kan gitu,” lanjutnya.
Cicho menambahkan, dalam 2 bulan sisa jabatan, Presiden Joko Widodo justru membuat lembaga baru di bawah kepresidenan.
Ia mengatakan, hal ini disebut tidak pernah dilakukan oleh presiden lainnya, meskipun dengan alasan transisi kekuasaan.
“Bahkan menambah nomenklatur di Kantor Kepresidenan, ini menjadi catatan. Dan presiden-presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal yang begitu strategis seperti ini. Menciptakan kantor baru di kantor kepresidenan dan lain-lain,” imbuh Chico.
Namun demikian, Chico mengatakan pergantian menteri kabinet Indonesia Maju adalah hak prerogatif dari Jokowi.
Pada bagian lain, dicopotnya Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM dan digantikan oleh kader Partai Gerindra Supratman Andi Atgas membuat Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus ikut urun rembuk.
Menurutnya, reshuffle yang dilakukan Jokowi jelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 membuktikan putusnya hubungan sang presiden dengan PDIP.
“Paling tidak Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada PDI Perjuangan dan Megawati bahwa ia akan melakukan tindakan terhadap pihak yang berlawanan dengannya,” ujarnya seperti dikutip dati Republika.
Ia melihat tindakan Yasonna yang menyetujui perpanjangan kepengurusan PDIP membuat kesal Jokowi. Diduga hal itulah yang membuat Yasonna kehilangan jabatannya di pemerintahan.
“Apalagi seperti Menkumham Yasonna Laoly sudah membantu memperpanjang SK Kepengurusan DPP PDI Perjuangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut melalui reshuffle kali ini Jokowi seolah ingin memuluskan transisi dari pemerintahannya kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Sangat jelas ingin menunjukkan sikapnya terhadap PDI Perjuangan dan Megawati. Apalagi belakangan Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto menyinggung tentang adanya keinginan Jokowi menjadi Ketua Umum partai berlambang banteng tersebut,” ucap Fernando. (rep/kom/dim)
