Kota Metro – Wali Kota Metro menjadi Keynote Speaker pada Sarasehan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tema “Satukan Langkah dalam Penanganan Isu-Isu Krusial Kesejahteraan Sosial di Kota Metro” yang digelar di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai pada Selasa (13/08/2024).
Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Sri Amanto, melaporkan bahwa kegiatan Sarasehan bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan demi penyelenggaraan kegiatan sosial yang lebih baik di Kota Metro.
“Sarasehan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengintegrasikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui forum RT dan RW di seluruh Kota Metro, memperkuat verifikasi data PPKS, dan memperoleh komitmen bersama dari para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data yang valid dan layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ucapnya.
Di Kota Metro, berdasarkan data Dinas Sosial terdapat lebih dari 7000 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Penerima BPNT di Kota Metro ada 7.000an lebih,” bebernya.
Untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan, Amanto juga mengerahkan relawan untuk aktif berkoordinasi dengan Bank BRI dan Kantor Pos untuk memastikan menyalurkan bantuan kepada para penerima BPNT berjalan dengan baik.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kota Metro bertanggung jawab untuk mengurangi beban pengeluaran dengan melaksanakan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, dan bantuan persandangan, “ungkapnya.
Program-program ini melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan dan pertanian untuk mengatasi kemiskinan, yang nantinya akan dinilai oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan langkah penting dalam menentukan penerima bantuan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti Pendamping Sosial Mandiri (PSM), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKSK), RT, RW, dan Lurah dalam musyawarah kelurahan, “kata Amanto dalam paparannya.
Dalam penuturunnya, Amanto juga mengatakan jika saat ini Penanggulangan kemiskinan di Kota Metro bahkan telah menjadi target yang akan terus dikejar sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.
“Sampai detik ini tidak terdeteksi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Metro yang menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, “terangnya.
Musyawarah Kelurahan menjadi salah satu proses seleksi yang dilakukan Dinas Sosial untuk mendata penerima bantuan. “Dinas Sosial Kota Metro melakukan musyawarah kelurahan dengan data yang dibawa oleh RT dan RW serta usulan dari masyarakat yang layak menerima bantuan, “tuturnya.
Amanto juga berharap kehadiran Wali Kota Metro sebagai Keynote Speaker dapat menjadi motivasi, penguatan, dan soliditas dalam mendukung program kesejahteraan sosial untuk Kota Metro yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Metro Wahdi menjelaskan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Isu-isu strategis dalam kesejahteraan sosial yang dijamin oleh negara yaitu anak terlantar, penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, kebencanaan, dan lanjut usia terlantar, “ungkapnya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Metro menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dari berbagai program dan upaya yang telah membuahkan hasil positif.
“Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 8,93% pada 2021 menjadi 6,7% pada 2024,”ujarnya.
Penurunan juga terjadi pada Angka pengangguran yang sebelum berada di angka 5,40% pada 2020 menjadi 3,60% pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar tenaga kerja dan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Kota Metro berkolaborasi dengan berbagai instansi, seperti PSM, TKSK, dan pendamping PKH, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “kata Wahdi.
Kolaborasi tersebut meliputi penyusunan data, pendampingan, dan program-program tepat sasaran yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menangani isu kemiskinan dan pengangguran di Kota Metro.
“Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesejahteraan sosial, Kota Metro memanfaatkan teknologi informasi. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menjadi contoh nyata implementasi teknologi dalam program-program sosial, “imbuhnya.
Pada Bidang Kesehatan di RSUD Jendral A. Yani Metro berhasil kembali menorehkan prestasi dengan meraih akreditasi paripurna atau setara dengan bintang 5 untuk yang kedua kalinya.
“Hal tersebut diberikan kepada rumah sakit apabila dapat memenuhi setidaknya 80 persen dari masing-masing standardisasi pelayanan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenkes Rl, “
Kota Metro telah mendapatkan pengakuan atas prestasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di tingkat Provinsi Lampung, tetapi juga secara nasional dengan menerima 21 Penghargaan.
“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Metro melalui JAMA PAI telah mencanangkan gerakan peran serta dan kepedulian masyarakat. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak seperti OPD, perguruan tinggi, swasta, organisasi profesi, media, dan masyarakat yang juga terintegrasi dengan program Smart Village, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kolaborasi lintas sektor yang terjalin menjadi kunci keberhasilan program kesejahteraan sosial di Kota Metro dengan menjalin kerjasama antar sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan serta menciptakan lapangan kerja. (*)
