BANDARLAMPUNG- Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI yang membahas soal peningkatan keamanan dan ketahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil.
Acara berlangsung hingga esok di Ballroom Swiss-belhotel, Bandarlampung, Kamis (1/8/2024).
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Samsudin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta FGD, yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta masyarakat yang peduli dengan isu-isu pesisir dan kepulauan.
Samsudin mengatakan bahwa Provinsi Lampung, dengan garis pantai yang membentang luas dan pulau-pulau kecil yang menambah keindahan serta kekayaan alam Indonesia, memiliki peranan yang sangat strategis.
Menurutnya, pulau-pulau seperti Krakatau dan Pahawang tidak hanya menjadi tujuan wisata yang menarik tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang vital.
Sebagai salah satu wilayah pesisir, Samsudin menyampaikan bahwa Provinsi Lampung rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti illegal fishing, piracy and maritime crimes dan harus diwaspadai.
Ia berpendapat aksi-aksi ini tidak hanya mengancam keselamatan kapal dan aktivitas pelayaran, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan kerugian jiwa yang tidak ternilai.
“Dengan ancaman keamanan yang beragam dan kompleks ini, perlindungan dan pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara, keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, Samsudin juga menuturkan bahwa perubahan iklim global memberikan dampak yang semakin nyata di wilayah pesisir dengan kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi badai tropis yang mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia meyakini kondisi ini kondisi berpotensi menyebabkan erosi pantai, kerusakan habitat laut, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir.
“Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu merancang dan menerapkan strategi adaptasi perubahan iklim yang efektif. Ini termasuk perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, pengelolaan hutan mangrove, dan konservasi terumbu karang,” tegasnya.
Lebih dari itu, Samsudin menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan pendidikan juga merupakan bagian yang penting dalam strategi menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, masyarakat pesisir perlu mendapatkan pelatihan mengenai mitigasi risiko dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya pesisir.
“Program-program pelatihan dan kampanye kesadaran harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi risiko bencana dan menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Samsudin juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan yang merusak dan perusakan habitat laut, harus menjadi bagian integral dari kebijakan.
“Kebijakan yang mendukung perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa ekosistem kita tetap terjaga dan berfungsi dengan baik,” lanjut Samsudin. (pim)
