PESAWARAN- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesawaran Tahun Anggaran (TA) 2023.
Paripurna dilaksanakan di ruang sidang DPRD Pesawaran, Gedongtataan, Senin (22/4/24)
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto, didampingi Wakil Ketua ll, Musanif Yasir Samsurya dan para Anggota Dewan setempat.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam penyampaian LKPJ 2023, didampingi Wakil Bupati, Marzuki dan Sekdakab Wildan serta dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Forkopimda dan Tamu Undangan.
Dalam sambutannya Dendi mengatakan, Penyusunan LKPJ merupakan amanat pasal 69 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
” Pertanggung jawaban Kepala Daerah
merupakan laporan anggaran atas penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun, yang disampaikan Kepala Daerah dihadapan anggota DPRD,” terangnya
Sedang kata Dendi, terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan merupakan sebagai tolak ukur makro, terhadap penilaian kinerja.
Dimana lanjutnya, pendapatan merupakan kekuatan dan kemampuan daerah untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
” Intinya pendapatan menjadi kekuatan dan kemampuan keuangan daerah, sebagai landasan utama dalam membiayai segenap proses baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Di jelaskan, realisasi keseluruhan APBD 2023 sebesar Rp. 1, 212 milyar, sedang PAD yang didapat sebesar Rp 88,37 milyar.
” Pada pelaksanaan APBD 2023 terdapat devisit sebesar Rp 20,49 milyar, yang ditutupi dari pembiayaan daerah, yang didapat dari Silva 2023, yang secara lengkap tertulis dalam dokumen LKPJ Bupati Pesawaran 2023, yang sedang kita sampaikan ini,” ujar Dendi
Kepada pimpinan dan anggota DPRD Pesawaran, Dendi berikan apresiasinya yang sudah bekerjasama baik dalam membahas LKPJ 2023 tersebut.
” Kami berharap, Dewan terhormat dapat memberikan saran, masukan atau koreksi terhadap jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pesawaran,” tutupnya (adv)
