BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir Provinsi Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (27/2/2024).
Rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan.
Fahrizal mengajak Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir.
Mengingat, diperkirakan puncak musim hujan di Lampung, diprediksi hingga Maret 2024.
“Kita harus meningkatkan kesiagaan, kalau terjadi bencana, kita bisa atasi dengan cepat sehingga bisa mengurangi potensi akibat bencana tersebut,” ujar Fahrizal.
Seperti diketahui, bencana banjir telah melanda Provinsi Lampung diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan dari BNPB berupa dana siap pakai sebesar Rp250 Juta untuk operasional penanganan darurat bencana serta bantuan logistik dan peralatan.
Meliputi perahu karet dan mesin dua unit, pompa alkon 4 unit, 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit dan 200 paket biskuit protein.
“Terima kasih kami mendapatkan support dalam bentuk pendanaan dan logistik. Ini sangat bermanfaat, kami akan terus berkonsultasi dan melaporkan kondisi terkini di Provinsi Lampung,” katanya.
Fahrizal menjelaskan bencana banjir ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh masyarakat.
“Baik itu dalam menyelamatkan dirinya, keluarga serta menjaga lingkungannya, sekarang semua sudah harus siaga. Kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiagaan menghadapi bencana ini dan dalam hal menjaga lingkungan,” ujarnya.
Ia meminta Kabupaten/Kota untuk selalu membangun komunikasi sehingga bisa mengatasi keadaan dilapangan dengan cepat.
“Kita selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, manakala terjadi bencana, kita semua harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Menurutnya, upaya juga sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah seperti mengimbau kepada Kabupaten/Kota agar menunjukkan status keadaan darurat tergantung kondisi wilayah dan menyiagakan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana.
“Kita antisipasi itu semua, termasuk kami minta Kabupaten/Kota menertibkan pembangunan karena semua bangunan harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti jangan ada rumah atau bangunan berdiri di bantaran sungai,” katanya.
Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan pihaknya berkunjung ke Lampung dalam rangka menguatkan atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Lampung.
“Dan dari kejadian banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar Fajar.(pim)
