PESAWARAN- Menteri ATR/ BPN Hadi Tjahyanto Hari ini, Kamis (26/10/23) berkunjung ke Kabupaten Pesawaran, dalam rangka membagikan ratusan sertifikat melalui program PTSL secara door to door kepada masyarakat Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, kabupaten setempat
Di sela-sela kunjungannya Menteri tersebut, dengan difasilitasi oleh Bupati Dendi Ramadhona, Kepala Desa Tamansari, Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Fabian Jaya, menyempatkan melaporkan, sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen (bukti), terkait polemik lahan masyarakat adat Tanjung Kemala, Desa Tamansari yang di klaim sepihak kepemilikannya oleh PTPN 7 Way Berulu, Gedongtataan.
Menanggapi hal yang disampaikan Fabian Jaya, langsung direspon baik oleh Hadi Tjahyanto, seraya berpesan agar segala sesuatunya harus didasarkan pada fakta dan bukti otentik, yang selaras dengan peraturan.
” Tolong cari dan lengkapi semua bukti- bukti pendukungnya, yang penting ada fakta hukumnya, pasti segera kan kita tindak lanjuti,” tegas Hadi Tjahyanto
Sementara Kades Tamansari, Fabian Jaya ungkapkan terimakasihnya kepada Menteri ATR/ BPN, atas sambutan dan responnya terhadap persoalan lahan, yang terjadi antara masyarakatnya dengan PTPN 7.
“Alhamdulilah hari ini kita bisa bertemu langsung dengan bapak Menteri ATR, ini merupakan momen penting dan kesempatan bagi kami ,untuk menyampaikan dukumen -dokumen surat menyurat, terkait permasalahan tanah masyarakat dan PTPN 7 khususnya di Tanjung Kemala,” ucap Fabian
“Dan pertemuan ini, sudah merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami dengan beliau sebelumnya di Kantor Kementrian ART/ BPN pada September 2021,” Sambung Fabian.
Dia berharap, dengan telah tersampaikannya secara langsung dokumen ke tangan Menteri, permasalahan di PTPN Way Berulu secepatnya bisa terselesaikan .
“Jadi harapan kami dengan tersampaikannya dokumen langsung ke tangan Menteri, semoga permasalahan ini bisa secepatnya terselesaikan,”harap Fabian.
Ungkapan sama juga diutarakan Safrudin Tanjung, selaku perwakilan masyarakat Gedongtataan.Dia berpendapat lambatnya pada penyelesaian permasalahan ini, lantaran adanya sumbatan yang diduga sengaja dilakukan pihak-pihak terkait .
“Saya kira pertemuan ini, bisa menjadi percepatan dalam penyelesaian persoalan yang sedang terjadi saat ini. Sebagai pendamping masyarakat, saya berharap kepada pak Menteri agar dokumen yang diserahkan ini segera dipelajari dan segera ada keputusan, apa lagi permalahan ini sudah kita perjuangkan cukup lama,” ucap Tanjung. (rid)
