METRO- Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyatakan bahwa awal bulan September ini akan didistribusikan bantuan beras 10 kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN), Sarwo Edy pada saat mengikuti rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi secara virtual dan diikuti oleh Pemkot Metro di OR Setda, Senin (11/09/2023).
Sarwo juga menyampaikan arahan dari Presiden, tahun ini setiap bulan akan keluar 210 ribu ton beras selama tiga bulan mulai dari bulan September hingga November.
Sarwo juga menekankan, jika harga beras di daerah masih naik maka kepala daerah dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar agar inflasi terkendali dengan baik dan turun.
“Penyaluran bahan pangan nasional terhadap KPM ini dalam rangka pengendalian inflasi pangan maka mulai hari ini (11/09) dilaksanakan penyaluran beras untuk KPM dan telur serta daging ayam untuk keluarga resiko stunting sebanyak 1,4 juta orang yang diperpanjang dari September hingga Desember secara simbolis diserahkan di Gudang Bulog Kelapa Gading oleh Presiden RI,” ucap Sarwo Edy.
Dirinya juga memaparkan, untuk 3 bulan kedepan jumlah beras yang akan disalurkan sebanyak 21,3 juta ton di seluruh Indonesia, sedangkan bagi warga yang beresiko stunting juga akan menerima lauk pauk yaitu telur sebanyak 10 butir dan daging ayam seberat 1 kg.
Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian dalam memimpin rapat menjelaskan ada 3 komoditas penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai, yaitu beras, cabe rawit dan cabe merah dan beliau berharap masyarakat mampu menanam cabai di rumah masing-masing.
“Cabe merah kita harapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam ditiap daerah yang mengalami defisit atau kenaikan harga, untuk masalah beras, di samping memperkuat serapan dan produksi dalam negeri juga dari Bulog sedang bekerja keras untuk memperkuat cadangan stok beras pemerintah termasuk import luar negeri,” jelasnya.
Beliau juga menyampaikan untuk setiap daerah agar mewaspadai adanya dampak dari El Nino yaitu kebakaran hutan dan kekeringan air yang menyebabkan penurunan hasil pertanian.
“Solusi saat ini untuk alternatifnya dengan memberikan bantuan sosial, baik dari anggaran bansos maupun anggaran tidak terduga dan distribusi logistik sehingga di daerah terpencil tidak terjadi kenaikan yang signifikan dan dibutuhkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah maupun satgas pangan agar kenaikan beras tidak memberatkan masyarakat,” papar Tito.
Pelaksana Tugas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan secara nasional, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH naik 22 persen dari minggu sebelumnya dan sebagian besar kenaikan terjadi di luar pulau Jawa.
“Kalau kita lihat ada 190 kabupaten kota yang mengalami IPH dan tertinggi yaitu di Kota Sarmi,Papua sebesar 6,44 persen dan penurunan IPH salah satunya adalah Kepulauan Tidore, Maluku Utara sebesar -7,70 persen,” paparnya.
Ia juga berpesan perlunya waspada terhadap kenaikan gula pasir dimana kalau diihat secara historis 3 bulan terakhir adanya tren kenaikan walaupun bertahap dan harga gula pasir ini cenderung merata di sejumlah wilayah dan tidak terjadi distalitas terlalu besar dibandingkan cabe merah dan cabe rawit.(hum)
