PESAWARAN – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Pesawaran, Aan Rosmana respon positif, terhadap keinginan masyarakat Desa Sungai Langka, Gedongtataan, yang meminta dibuatkan sertifikat atas lahannya, yang hilang tak tahu rimbanya, pasca dilaksanakannya program Prona tahun 1979 silam.
Dikatakan Aan , dalam hal ini pihaknya sangat mengantensi sekali terhadap keinginan warga desa itu, bahkan Dia akan berusaha secepatnya dapat menuntaskan polemik sertifikat desa tersebut, melalui Program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap ( PTSL) 2023 mendatang.
“Ini sudah menjadi atensi kerja utama saya, untuk menyelesaikan dan merampungkan persoalan sertifikat warga itu, estimasi kita melalui PTSL, di akhir 2023 nanti, semuanya sudah rampung dan siap dibagikan,” janji, Aan Rosmana
saat audensi dengan FMPB Pesawaran dan Perwakilan Warga Desa Sungai Langka, Senin (19/12/22).
“Sekarang saja petugas kita beberapa hari ini, sudah masuk ke desa Sungai Langka, sedang bekerja memproses administrasi dan data warga, yang ingin membuat sertifikat,” sambungnya.
Dikatakannya juga, keyakinan pihaknya dalam tempo tersebut akan dapat menyelesaikan polemik sertifikat yang terjadi di desa tersebut, tidak lain karena adanya dukungan dari Bupati Dendi Ramadhona, beserta unsur Forkopimda nya, yang antusias sangat mendukung untuk segera menindaklanjuti keinginan memiliki sertifikat dari masyarakatnya tersebut.
“Alhamdulilah kita sangat didukung Bupati dan Forkopimda Pesawaran, untuk segera mengeksekusi keinginan dari masyarakat Desa Sungai Langka memiliki sertifikat, terangnya.
“Dukungan ini, tentunya bagi kami sangat penting, sebagai dasar keberanian kami, untuk segera bertindak,” tegasnya.
Untuk itu kata Aan, kepadaasyarakat pihaknya berharap setelah pertemuan ini, bisa secepatnya segera melakukan pengukuran batas tanahnya, dengan membuat patok sesui dengan batas tanah yang dimiliki masing-masing.
“Untuk memudahkan kerja petugas kita di desa, warga kita minta segera mematok batas- batas tanah nya, sesuai nama kepemilikannya yang sekarang,” ujarnya.
“Habis kalo pake nama permohonan lama, nanti bukannya cepat beres, malah muncul masalah baru, itu yang kita hindarkan,” tambahnya.
Nanti urai Aan, terhadap penerbitan sertifikatnya, masyarakat tidak akan dikenakan pungutan biaya sepeserpun ( Rp 0,-).
“Kalaupun ada biaya, mungkin yang akan dikenakan biaya sesuai SKB tiga menteri sebesar duaratus ribu rupiah, itu saja,” jelasnya.
“Untuk tranparansi terhadap pelaksanaan kegiatan, kita minta kepada FMPB Pesawaran untuk terus mengawal dan memantaunya dilapangan,” harapnya.
Dan tidak kalah penting lagi, kemungkinan dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat nanti, akan dilakukan langsung oleh Menteri Agraria RI.
“Informasi yang kita dapat, penyerahan sertifikat kepada masyarakat nanti, akan diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Agraria RI,” terangnya.
Sementara, pasca audensi para perwakilan masyarakat Desa Sungai Langka terlihat sumringah atas penjelasan yang disampaikan oleh kepala BPN Pesawaran tersebut.
Melalui, Untung Dikromo mengungkapkan kelegaannya atas apa yang telah diutarakan pihak BPN, atas solusi mengenai permasalahan sertifikat tersebut.
“Terusterang kami, sangat senang atas apa yang disampaikan Kepala BPN tadi, kami masyarakat Sungai Langka mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan solusi .Mudah mudahan harapan kami yang hampir hilang sejak tahun 1977 segera bisa terwujud tanpa kendala,” harapnya.
Sama yang disampaikan Ketua Harian FMPB Pesawaran, Safrudin Tanjung, pihaknya sangat mengapresiasi respon cepat yang sudah dilakukan pihak BPN terhadap persoalan sertifikat tersebut.
“Alhamdulilah, kita gak nyangka respon pihak BPN begitu cepat, dan solusi yang disampaikannya juga, memang sesuai dengan harapan yang memang kita ingini, yakni, cepat, tepat tanpa biaya, kalo pun ada murah meriah,” ujarnya.(rid)
