BANDARLAMPUNG- Pansus pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) provinsi lampung tahun anggaran 2021 ingatkan rekanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung terkait temuan BPK RI atas kekurangan volume atas pekerjaan 14 paket senilai Rp2,964 miliar.
Ini diungkapkan Ketua Pansus Joko Santoso usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Sekretariat DPRD setempat, Selasa (17/5/2022).
Diketahui, 14 paket yang bermasalah itu diantaranya rekonstruksi ruas sp teluk kiluan-sp umbar (link 044) yang dikerjakan oleh CV Putra Agung Santosa dengan nilai kontrak Rp2,56 Miliar dengan kekurangan volume bernilai Rp614 juta.
Kemudian, penambahan lajur Mayjen HM Ryacudu yang dikerjakan oleh PT Djuri Teknik dengan bilai kontrak Rp17,8 miliar dan temuan Rp17 juta. (Selengkapnya di Grafis)
Joko mengatakan, temuan kekurangan volume di 14 ruas tersebut sudah dibayarkan oleh pihak ketiga ke kas negara.
“Semua sudah dikembalikan. Tapi kami minta bukti. Surat Tanda Setoran (STS) pengembaliannya sudah dilampirkan. Sudah di kita. Kalau enggak ada, ya kita minta surat bahwa mereka akan menyelesaikan kerugian negara itu,” jelasnya.
Meski sudah menyelesaikan pembayaran kerugian negara tersebut, Joko bilang bukan berarti tidak ada catatan yang dikeluarkan oleh Pansus. Di mana, jika ini terjadi berulang, maka Pansus akan mengeluarkan rekomendasi agar pihak ketiga penyelenggara proyek diberikan rapor merah.
“Memang sebelum 60 hari diselesaikan bisa. Tapi setelah itu baru berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Nah meski sudah melakukan penyelesaian juga tetap ada catatan. Kalau ini berulang, pihak ketiganya bisa diraport merah,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Joko juga menyoroti terkait minimnya konsultan yang ada di Provinsi Lampung. Dia mengatakan ini juga menjadi penyebab beberapa temuan kekurangan volume ini.
Sebab, pada paket pengerjaan yang ditayangkan yang dibayarkan hanya sesuai dengan nilai yang ada di tayangan lelang tersebut. Sementara, di lapangan belum diketahui pasti ada persoalan-persoalan yang diakibatkan alam.
“Misalnya ada penyempitan, kemudian, ada hal-hal lain. Nah ini juga lantaran konsultannya. Di Lampung itu ada sekitar 1000an paket fisik. Sementara SDM konsultan Proyek Fisik itu sekitar 700an saja. Artinya masih kurang sekitar 300an. Jadi, ini juga harus disikapi,” ucapnya. (rad/dit)
