LAMPUNG- Penanganan pandemi yang semakin baik harus dipakai untuk membangkitkan Optimisme, memberikan keyakinan dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas produktif.
Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi hijau secara Virtual, Kamis (20/01/2022).
Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Maju, Ketua Dewan komisioner OJK, duta besar serta perwakilan negara dan Seluruh Gubernur se-Indonesia
Sementara Pemerintah Provinsi Lampung yang mengikuti kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, dan Ketua OJK Lampung Bambang Hermanto serta Kepala BPKAD, Karo Adbang, Sekretaris Bappeda, Kabag pada Biro Perekonomian.
Presiden Joko Widodo, menambahkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang selalu datang dan sekarang berada pada fase penting pemulihan ekonomi.
Indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik dan memiliki pondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan.
Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali meskipun ada varian omicron yang harus diwaspadai, percapaian vaksinasi yang terus meningkat dan sekarang yang sudah disuntikkan 301 juta vaksin kepada rakyat dosis pertama 85 persen dan dosis kedua 58 persen bahkan vaksin penguat atau booster sudah disuntikan dan dimulai sejak 12 Januari 2022 lalu.
Meskipun kinerja ekonomi sektor real terus membaik tetapi harus tetap waspada pada perkembangan pandemi covid 19 terutama varian omicron dan juga dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian yaitu kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen persoalan tersebut harus terus kita ikuti karena dampak masih ada di negara kita.
Pandemi yang berkepanjangan telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor tertentu dan disaat yang sama telah terjadi inflasi global yang semakin tidak menentu, diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik dan efektif serta penuh kehatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang dilakukan.
Kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak covid-19 khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan serta dapat membantu sektor informa dan UMKM agar mampu bertahan dan berharap bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan inovasi dan trobosan.
Presiden mengapresiasi terhadap OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik antara sektor keuangan dan sektor real harus saling mendukung dan menguatkan, tanpa sektor jasa keuangan yang baik perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan tetapi sektor jasa keuangan tidak bisa kuat tanpa dukungan pergerakan sektor real jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata dan akan berpotensi munculnya skema kongsi, implantasi bodong serta penipuan yang merugikan masyarakat, persoalan seperti ini sebagai tugas bersama dengan OJK sebagai motornya karena dimasa sulit tidak boleh kendor dalam pengawasan.
Sekarang ini bahwa 99,9 persen pelaku usaha adalah pelaku UMKM, meskipun jumlah besar sampai saat ini porsi kredit di perbankan masih belum berubah masih dikisaran 20 persen saja, oleh sebab itu presiden berharap target di tahun 2024 bisa sampai 30 persen untuk UMKM.
Jadi agar tercipta sampai 30 persen diperlukan strategi yang harus dijalankan terobosan dari sekarang dan berkelanjutan agara menjadi nilai tambah untuk ekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis digitalisasi.
PTIJK (Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan) merupakan wadah penyampaian arahan OJK kepada Industri Jasa Keuangan dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja regulator kepada publik.
Tujuan PTIJK yakni sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik, serta penyampaian arah kebijakan industri jasa keuangan kepada para pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kebijakan.
Peluncuran Taksonomi hijau Indonesia oleh Presiden Republik indonesia Joko Widodo, adalah langkah strategis OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Indonesia.
Dokumen taksonomi hijau OJK bersama berbagai kementerian/lembaga dalam proses penyusunan dokumen mengenai taksonomi hijau sebagai upaya percepatan program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan.
Taksonomi hijau OJK dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti EU Green Taxonomy dan China Green Catalogue.(kmf)
