LAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Pembahasan Penanganan Desa Blank Spot Internet di Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (10/05/21).
Turut hadir di dalam rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, Kepala Biro Perekonomian Emilia Kusumawati, Sekretaris Bappeda Evie Fatmawaty, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Lampung Enik Sarjumanah, GM PT Telkom Lampung Susila Sihombing, serta perwakilan dari Balmon Lampung, PT Telkomsel, PT Artamedia.
Sekdaprov Lampung menyampaikan, saat Musrenbangnas yang lalu Presiden Jokowi telah memberikan arahan bahwa selain akan dimulainya konektivitas 5G, dalam menghadapi kompetisi global yang semakin cepat, para perencana harus betul-betul mempertimbangkan perkembangan Iptek. Sementara itu, masih ada 749 Desa di Lampung yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot).
Untuk itu, rapat ini digelar guna membahas penanganan desa Blank Spot Internet di Lampung dan untuk menyusun langkah percepatan pembangunan infrastruktur internet di desa.
“Pemerintah ingin mendorong supaya masyarakat di desa bisa menikmati layanan internet. Selain itu, langkah ini guna menyukseskan Program Smart Village dan Kartu Petani Berjaya yang telah digagas oleh Bapak Gubernur,” ujar Fahrizal Darminto.
Selain menyukseskan Program Smart Village dan Kartu Petani Berjaya yang memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya layanan internet, penanganan Desa Blank Spot Internet ini juga untuk mendorong perkembangan BUMDes dan UMKM di desa-desa.
Fahrizal juga meminta Dinas/Instansi terkait untuk mengurus perizinan yang diperlukan dan mendorong diadakannya workshop untuk BUMDes dalam mengelola bisnis.
Sementara itu, GM PT Telkom Wilayah Lampung Susila Sihombing mengatakan, solusi yang dapat diambil diantaranya membangun infrastruktur internet yaitu fiber optik dan radio link (wireless), membangun layanan aplikasi smart desa yang mengonlinekan seluruh administrasi desa dan mendorong BUMDes dan UMKM memiliki marketplace.
“Untuk tahap awal, dari 749 Desa akan dipilih 100 Desa dahulu untuk dibangun karena disana sudah ada resourcenya,” ujar Susila Sihombing. (kmf/dit)
