JAKARTA- Saiful Mujani sebut demokrasi di Indonesia saat ini tengah merosot. Termasuk mengenai tindakan elite politik di Indonesia hasil pemilu dan pilpres.
Hal itu disampaikan Saiful Mujani saat diskusi virtual Tadarus Demokrasi dengan tema Ekonomi dan Demokrasi, Sabtu (1/5/21) kemarin.
“Kemerosotan demokrasi ada di mana-mana. Studi terakhir menyebut sumber utama kemerosotan itu tindakan dan sikap elite politik yang justru hasil demokrasi itu sendiri,” kata Saiful, dilansir dari cnnindonesia.
“Seperti presiden kita itu hasil demokrasi, tapi hasil demokrasi itu mau memperlemah demokrasi itu sendiri dan itu terjadi di negara kita sendiri,” tambahnya.
Demokrasi saat ini juga disebut menjadi penghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal demokrasi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara.
Periset ini juga mengatakan bahwa demokrasi saat ini telah terkontaminasi politik identitas. Bukan cuma terhadap komunitas agama tertentu, tapi hal itu juga terjadi di berbagai komunitas atau golongan lain dalam bermasyarakat. Akibatnya, terjadi polarisasi.
“Contoh kasus Ahok. Masyarakat mungkin mengakui kinerjanya bagus, tetapi mereka tidak mau karena ada politik identitas itu,” ujarnya.
Menurut Saiful, semua itu terjadi karena Presiden Jokowi lebih fokus ke aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Oleh karenanya, hal-hal yang menghambat pembangunan ekonomi akan diabaikan atau dilangkahi.
Kondisi itu juga diperkuat dengan minimnya kritik dari kubu oposisi. Hal itu membuat check and balances menjadi berkurang. Tidak seperti saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden selama dua periode.
“Bersyukur di masa SBY jadi Presiden punya oposisi kuat waktu itu, ada PDIP. Mayoritas anggota koalisi mendukung pemerintah tapi ada kekuatan yang cukup signifikan dari Hanura, PDIP, Gerindra. Kalau sekarang cuma ada 18 persen oposisi,” ucapnya.
Saiful mengamini bahwa masih ada partai yang berada di luar pemerintah, yakni PKS dan Demokrat. Akan tetapi, menurutnya masih kurang optimal dalam menciptakan check and balance.
“Hanya PKS yang terang-terangan jadi oposisi dan Demokrat yang jadi oposisi moderat. Check dan balances semakin melemah. Kalau Prabowo dilepas, tidak masuk kabinet sebenarnya akan jadi oposisi. Tapi ada kekhawatiran dapat mengganggu stabilitas,” pungkasnya. (cni/dim)
