SUMATERA BARAT- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Wali Kota Padang Hendri Septa membatalkan reshuffle “kabinetnya” dan mengembalikan para pejabat di Pemerintah kota Padang ke posisi semula.
Diketahui, pada 15 April lalu, Wali Kota Padang melakukan mutasi jabatan untuk para pembantunya.
“Kami menyarankan dalam melakukan mutasi agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” kata Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus, di Padang, Rabu (21/4/21) dilansir dari Antara.
Ia menyampaikan hal itu, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi membahas tindak lanjut pengukuhan dan mutasi 180 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Padang.
Dalam pertemuan tersebut awalnya KASN telah mengundang Wali Kota Padang Hendri Septa, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga akhirnya pertemuan hanya diikuti Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Dia menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Padang adalah melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang ada.
“Jadi sebaiknya yang sudah dilantik kembalikan dulu, baru kemudian mutasi lagi sesuai peraturan perundangan yang ada,” kata dia lagi.
Terkait dengan ketidakhadiran Wali Kota, Toni menyampaikan pihaknya akan mencoba menyurati kembali Wali Kota Padang.
Adapun ketidaksesuaian prosedur yang dimaksud, yaitu dalam proses mutasi Inspektorat Kota Padang Andri Yulika menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dinilai melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN
Dalam Pasal 132 dinyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi, maupun antari nstansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.
Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat, sesuai standar kompetensi jabatan, dan telah menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.
Kemudian pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Lalu bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Namun yang terjadi di lapangan, penggantian inspektur dilakukan tanpa ada konsultasi tertulis kepada Gubernur Sumbar.
Pelanggaran serupa juga terjadi pada mutasi Suardi dari Kepala BKPSDM Padang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Arfian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kepala BKPSDM, Yenni Yuliza dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda, Medi Iswandi dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli, yaitu tanpa mendapatkan rekomendasi tertulis dari KASN
Tidak hanya itu, terdapat dua pejabat dimutasi yang akan memasuki pensiun yaitu Suardi pada 1 Oktober 2021 dan Hermen Peri pada 1 Agustus 2021 yang akan berpengaruh pada proses pembayaran pensiun.
Kemudian terdapat dua nama yang sedang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta, yaitu Arfian dan Yenni Yuliza
Sesuai dengan formulir pernyataan komitmen bagi yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional dan ditandatangani PPK menyatakan pejabat yang bersangkutan tidak akan dipindahkan selama mengikuti diklat kecuali promosi dalam jabatan.
Terakhir ada enam pejabat administrator eselon III dan pengawas eselon IV yang dinonjobkan dan mengacu kepada PP 53 Tahun 2010 nonjob dilakukan harus melalui mekanisme pemberhentian jabatan karena melakukan pelanggaran berat.
Sebelumnya pada 15 April 2021, Wali Kota Padang Hendri Septa mengukuhkan dan melantik 180 pejabat struktural terdiri atas pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemkot Padang.
Pelantikan mengacu kepada Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/245/SK-BKPSDM/2021.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan pelantikan dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur di tubuh birokrasi Pemkot Padang, sehingga sejumlah pejabat eselon II, III dan IV kembali dilantik dan dikukuhkan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru.
Ia menjelaskan perubahan nomenklatur dilakukan berdasarkan perhitungan beban kerja dan peningkatan kelas pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sehingga perubahan tersebut tentunya membuat jabatan struktural terkait perlu dikukuhkan, agar dapat berjalan dan beraktivitas melayani masyarakat sesuai dengan struktur yang baru,” kata dia.
Dia mengingatkan kepada pejabat yang dilantik, jabatan bukan hak ASN, melainkan amanah dari Allah SWT. (ant/dim)
