JAKARTA- Fraksi Partai Demokrat DPR RI menarik diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja lantaran dianggap saat ini tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.
Terlebih, saat ini rakyat tengah dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang lebih urgen ketimbang RUU Cipta Kerja.
“Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat terkait COVID-19. Demokrat juga meminta Presiden menarik diri untuk sementara waktu dalam pembahasan RUU dan fokus kerja selesaikan masalah dan kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman, Rabu (22/4/20).
Dia menilai kalau pandemi COVID-19 sudah berlalu maka bisa kembali konsentrasi dan fokus membahas RUU karena suasana lebih tenang dan pikiran terbuka. Selain itu menurut dia juga terbuka ruang untuk diskursus publik terhadap RUU yang sedang dibahas.
“Fraksi Demokrat pada saat ini ingin fokus berjuang untuk dan bersama rakyat melawan COVID-19. Kami sangat terganggu dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat ini yang sepertinya berjuang sendirian melawan COVID,” ucapnya.
Benny menilai rakyat sedang susah dan menderita bahkan mendapatkan makanan susah sehingga tidak tepat waktu jika di tengah derita rakyat, DPR membahas RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata rakyat saat ini.
Dalam rapat internal Panita Kerja (Panja) RUU Ciptaker pada Senin (20/4) dengan agenda penetapan anggota Panja, Fraksi Partai Demokrat memasukan tiga nama anggotanya dalam Panja tersebut yaitu Bambang Purwanto, Hinca Pandjaitan, dan Benny K. Harman.
Lalu dalam perkembangannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa fraksinya menolak apabila DPR RI membahas RUU apapun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi COVID-19.
Pernyataan Ibas itu disampaikannya dalam laman Twitter resmi miliknya @Edhie_Baskoro pada Rabu (22/4) terkait langkah beberapa partai di DPR RI yang masih membahas beberapa RUU seperti Cipta Kerja, Haluan Ideologi Pancasila, dan Mineral, Batu Bara (Minerba).
“Demokrat sekali lagi tidak APRIORI membahas RUU apapun apakah itu RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Minerba. Namun kita harus bijak melihat situasi, kondisi dan prioritas,” kata Ibas, dilansir dari Antara. (ant/dim)
