JAKARTA- Fraksi PKS DPR RI tegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law baik di Cipta Kerja dan Perpajakan harus berpihak kepada masyarakat.
Ketua FPKS Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya akan tegas menolak RUU Omnibus Law apabila isinya merugikan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan, dengan tegas kita akan tolak,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/3/20).
Jazuli mengatakan keberpihakan kepada rakyat kecil tidak bisa ditawar sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pembahasannya.
Selain itu Jazuli menerangkan posisi PKS yang semakin kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi.
Menurutnya, Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
“Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10, dari 40 kursi menjadi 50 kursi. Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mencontohkan Fraksi PKS yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji 3 kg, mendesak penyelidikan atau hak angket skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp13 triliun. (ant/dim)
