JAKARTA — Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desakan evaluasi kabinet kembali mencuat. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai tiga menteri perlu diganti di tengah berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik.
Ketiga menteri tersebut tak lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pandangan Said Didu itu disampaikan dalam tayangan YouTube Refly Harun Official yang dikutip pada Rabu (21/10/2026). Ia menyinggung posisi Bahlil yang dikaitkannya dengan dinamika politik di Solo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Menteri ESDM simbol Solo dan sepertinya menyatakan tetap setia pada Solo dalam kasus Gibran ini saya dengar-dengar isunya,” kata Said Didu.
Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Said Didu terhadap dinamika politik di lingkaran pemerintahan. Namun, kaitan yang disampaikannya masih berupa pandangan dan isu yang ia dengar, sehingga memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Bahlil Disorot di Tengah Persoalan Pasokan Energi
Selain kritik politik, Kementerian ESDM menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan energi nasional. Laporan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian masyarakat.
BBM dan elpiji bersubsidi merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil. Gangguan pasokan dan distribusi dapat meningkatkan beban masyarakat serta menghambat aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan ketepatan penyaluran energi bersubsidi. Evaluasi terhadap kinerja kementerian menjadi penting untuk mengetahui penyebab persoalan sekaligus memastikan langkah perbaikan berjalan efektif.
Meski demikian, laporan kelangkaan di sejumlah wilayah perlu disertai data lokasi, periode kejadian, serta penjelasan resmi dari pihak terkait agar persoalan tersebut tergambar secara proporsional.
Raja Juli Antoni Disorot Terkait Karhutla
Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga masuk dalam daftar pejabat yang dikritik Said Didu. Sorotan tersebut berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut berlangsung selama berbulan-bulan hingga menimbulkan dampak asap di sejumlah wilayah.
Karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekosistem, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan terganggunya aktivitas ekonomi.
Kinerja kementerian terkait perlu dinilai melalui efektivitas pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, koordinasi penanganan, penegakan hukum, serta upaya pemulihan lahan terdampak.
Dalam konteks evaluasi kabinet, persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa berdasarkan data kejadian, luas lahan terbakar, penyebab kebakaran, dan hasil penanganan pemerintah.
Nusron Wahid Disorot dalam Perkara Dugaan Korupsi
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menjadi sorotan terkait perkara dugaan korupsi yang disebut berkaitan dengan lingkungan kementeriannya.
Informasi dalam draf awal menyebut Nusron telah dua kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut. Namun, rincian pemanggilan, status pemeriksaan, serta alasan ketidakhadiran perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi KPK sebelum dipublikasikan sebagai fakta.
Kejelasan informasi tersebut penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan pemanggilan untuk dimintai keterangan dengan penetapan status hukum seseorang. Pemanggilan oleh penegak hukum tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertanahan, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Desakan Said Didu terhadap tiga menteri tersebut kembali menempatkan evaluasi kabinet sebagai isu penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Sektor energi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sektor kehutanan menyangkut perlindungan lingkungan serta keselamatan warga, sedangkan sektor pertanahan berkaitan erat dengan kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Ketiga bidang tersebut membutuhkan kepemimpinan yang efektif, tata kelola yang transparan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan secara terukur.
Keputusan mempertahankan atau mengganti menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, evaluasi kabinet idealnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan juga pada capaian kinerja, penyelesaian masalah, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Pada akhirnya, tantangan bagi pemerintah bukan sekadar merespons kritik, melainkan membuktikan bahwa setiap kementerian mampu menjalankan mandatnya secara efektif. Kepercayaan publik akan lebih mudah dipulihkan melalui hasil kerja yang nyata, keterbukaan informasi, dan kesediaan pejabat untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
