JAKARTA- DPD RI nyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diserahkan DPD RI ke DPR RI, akan mempercepat pembangunan daerah kepulauan termasuk daerah pulau kecil terluar.
Ini ditegaskan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya, dalam RUU Daerah Kepulauan juga diatur mengenai perlindungan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.
“Dalam RUU Kepulauan diatur mengenai jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem,” kata Sultan di Jakarta.
Ia menjelaskan, dalam RUU tersebut diatur mengenai layanan pendidikan dasar dan menengah serta kesehatan yang ditanggung negara.
Selain itu, diatur juga mengenai bantuan biaya studi di sekolah tinggi perikanan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait.
“Daerah-daerah kepulauan ini nantinya akan mendapatkan Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang nilainya minimal lima persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” ujarnya.
Sultan menjelaskan, DKK diperuntukkan bagi dan dikelola Pemerintah Daerah Kepulauan yang alokasi dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
Menurutnya, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran DKK diatur dalam peraturan menteri di bidang keuangan.
“Saat ini, RUU Daerah Kepulauan menjadi Prioritas dalam Prolegnas 2020 yang kami harapkan bisa segera dibahas bersama dengan Pemerintah dan DPR RI,” ujarnya.
Selama ini perspektif pembangunan di Indonesia lebih didasarkan pada daratan padahal sebagian wilayah Indonesia merupakan kepulauan.
Hal itu menyebabkan terjadi kesenjangan atau disparitas pembangunan dari daerah-daerah yang berkarakter kepulauan yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.
“Karena itu diperlukan upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan untuk menyeimbangkan pembangunan, pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang optimal antara barat dan timur Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam pandangan DPD RI, kewenangan pemerintah daerah kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan.
Namun yang perlu diperhatikan, kewenangan pemerintah daerah kepulauan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah laut.
Hadir dalam acara penyerahan RUU tentang Daerah Kepulauan antara lain Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Pimpinan Komite I DPD RI, Ketua PPUU DPD RI, dan anggota DPD RI dari Provinsi Maluku.
Sementara itu dari DPR RI yang menerima draf RUU tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudi dan Rahmat Gobel, Komisi II DPR RI dan Badan Legislatif DPR RI. (ant/dim)
