Jakarta- Banjir yang melanda Jabodetabek membuat Kementerian PUPR bertindak. Ya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Banjir.
Tim ini dibentuk guna melakukan pendataan sekaligus membantu warga dan pegawai di lingkungan ditjen, yang terdampak bencana banjir.
“Kami sudah membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Banjir Jabodetabek untuk membantu masyarakat dan pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang terdampak bencana banjir di wilayah Jabodetabek,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers yang di Jakarta, Sabtu (4/1/20).
Menurutnya, adanya intensitas hujan yang cukup tinggi pada Tahun Baru 2020 tersebut membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek terdampak banjir yang cukup parah.
Hal itu, juga menimpa sejumlah rumah pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.
Pada pelaksanaan di lapangan, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Banjir Jabodetabek tersebut tidak hanya bertugas melakukan pendataan saja, tapi juga menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air mineral serta kebutuhan pascabanjir.
Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban banjir.
“Kami telah menetapkan Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai Ketua Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Banjir Jabodetabek ini. Selain itu, kami juga menugaskan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk terjun langsung ke lapangan guna membantu para pegawai dan masyarakat yang terdampak banjir. Sebanyak 70 pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan juga terdampak banjir ini,” terangnya.
Untuk pembagian tugas di lapangan, imbuh Khalawi, pihaknya membagi penanganan menjadi lima wilayah yakni Tim Logistik I (Jakarta Timur dan Jakarta Pusat), Tim Logistik II (Jakarta Selatan, Barat, dan Utara), Tim Logistik III (Tangerang dan Tangsel), Tim Logistik IV (Bekasi), dan Tim Logistik V (Depok dan Bogor).
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa berdasarkan informasi BNPB, puncak hujan diperkirakan terjadi pada 11-15 Januari 2020 hingga Maret 2020.
“Kita harus ikut menangani banjir di Jabodetabek, karena apabila kita tidak tergerak maka saya pastikan ada yang keliru pada Insan PUPR,” imbuhnya. (ant/dit)
