Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menyerahkan kajian evaluasi Ujian Nasional (UN). Ini dilakukan agar keputusan penghapusan UN tidak menjadi polemik.
“Kami Komisi X minta kajiannya. Jangan sampai sudah diputuskan, tiba-tiba kajian melenceng dan jadi polemik lagi,” kata anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/19).
Ia mengatakan, saat ini rencana penggantian format UN masih berupa pernyataan (statement), dan ia berharap ketika pernyataan itu sudah menjadi gagasan perlu ditinjau apakah diimplementasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) atau berimplikasi pada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Kami menyampaikan minta hasil kajian komprehensif. Bukan enggak setuju, setuju banget. Sejak saya wartawan saya setuju. Persoalannya, ini harus sesuai dengan hukum. Kami minta kepada saudara Nadiem, grand design pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kurikulum,” tegasnya.
Bahkan Putra mengusulkan untuk diadakan rapat tertutup antara Kemendikbud dan Komisi X jika memang diperlukan.
Pada bagian lain, Ade Erlangga Masdiana, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan kajian dan akan dipaparkan dalam rapat kerja bersama DPR RI.
“Kajian ini kan oleh tim khusus. Ketika bapak Menteri diangkat, langsung maraton (pembahasan). Kami melibatkan berbagai pihak seperti asosiasi guru, PGRI serta pihak-pihak lain. Semua info dan dokumen mesti dilihat,” ucapnya. (cni/dim)
