Jatim- Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyentil Bupati Jember Faida yang tidak hadir dan tidak mengutus pejabat yang mewakili guna pengukuhan Jember sebagai Kota Cerutu di Taman Botani Sukorambi, Jember, Jawa Timur (23/11/19). Sedangkan Gubernur Jatim Khofifah mengutus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Saya kok tidak melihat ibu bupati ya, atau yang mewakili. Yang ada justru kepala dinas dan pejabat dari provinsi Jatim ini. Ada yang aneh sih menurut saya. Karena bagi saya, di tengah perlambatan ekonomi global saat ini, pemerintah daerah, utamanya bupati dan wali kota harus mendorong dunia usaha untuk bekerja maksimal, dengan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Terutama mereka yang berorientasi ekspor,” ujar LaNyalla.
Malam itu, LaNyalla memberi apresiasi pada acara pengukuhan kota Jember sebagai kota cerutu. Karena selain bisa menjadi ikon kalender wisata, juga menjadi peluang bisnis berbasis produk cerutu. Apalagi acara tersebut juga dihadiri sejumlah buyer dari mancanegara.
“Bahkan sudah diawali dengan sign contract dari beberapa buyer. Ini sejalan dengan target pendapatan pemerintah di sektor non migas sebesar 7,5 persen,” paparnya.
Apalagi saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi sedang concern untuk menekan disparitas antara neraca impor dan ekspor Indonesia.
“Tentu hal ini harus menjadi atensi bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Apalagi dari data yang saya baca, ekspor cerutu pada tahun 2018, menyumbang devisa sebesar 108 juta USD. Sebuah angka yang patut kita beri aplaus,” ungkap LaNyalla disambut aplaus para tamu undangan.
LaNyalla menambahkan sebagai wakil masyarakat dan daerah di tingkat pusat, DPD RI wajib mendukung dan mengawal, program di daerah yang memberi dampak positif bagi daerah. Terutama yang memberi nilai tambah bagi daerah, dan mampu memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bahkan saya meminta kepada seluruh anggota DPD, pada saat reses ke daerah Bulan Desember nanti, agar memasukkan ke dalam salah satu agenda anggota, untuk mendata dan memetakan, apa saja hambatan dunia usaha di daerah. Petakan dan identifikasi, lalu akan kita bawa ke Jakarta, untuk segera diselesaikan,” katanya.
Minggu depan, DPD RI juga akan menandatangani MoU dengan Kadin Indonesia, untuk membuat dan mempercepat terobosan kemudahan dalam bisnis di daerah. Ini tentu harus melibatkan secara aktif pemerintahan di daerah. Untuk mendukung dunia usaha. Terutama dunia usaha yang padat karya dan berorientasi ekspor.
“DPD akan concern untuk hal itu, kita tidak main-main,” pungkasnya. (*)
