Jakarta- Polri siagakan kendaraan taktis untuk amankan kompleks senayan yang akan berlangsung pengambilan sumpah para wakil rakyat untuk periode 2019 – 2024.
Ya, jelang pelantikan anggota DPR, MPR dan DPD baru, sekitar pukul 07.45 WIB tiga unit kendaraan taktis dan sekitar delapan bus serta dua mobil patroli milik anggota Brimob Polri tiba di depan gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Selasa (1/10/19).
Pantauan di lokasi, tiga unit mobil taktis itu terdiri atas dua meriam air dan satu baracuda bersamaan kendaraan bus pengangkut personel dan perlengkapan pengamanan, seperti tameng pelindung berwarna hitam.
Tameng ini biasa digunakan pada saat pengamanan unjuk rasa, kendaraan taktis dan operasional milik Brimob Polri tersebut parkir di Jalan Gatot Subroto (Gatsu) samping Pulau Dua.
Petugas juga terlihat sangat berhati-hati, dua petugas menghampiri Antara yang sedang ada di lokasi, lalu menanyakan asal media dan memotret wajah wartawan Antara tulis dan foto yang sudah ada di lokasi.
Menurut petugas keamanan dalam gedung DPR/MPR RI, sekretaris dewan membuka khusus pintu pagar dekat Pulau Dua untuk memudahkan mobilisasi petugas keamanan saat menghadapi demonstrasi.
“Karena kejauhan juga kalau semua keluar masuk dari pintu depan, jadi sekwan perintahkan membuka pagar jadi pintu masuk situasional, nanti kalau aman dikunci lagi,” kata petugas berbaju biru itu.
Untuk diketahui, Anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, periode 2019-2024 dijadwalkan akan menjalani proses pelantikan di Gedung Nusantara Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Selasa (1/10/19), mulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan selesai pada pukul 11.40 WIB.
Pengucapan janji dan sumpah jabatan akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung serta dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu undangan lainnya.
Sebagaimana diketahui jelang pelantikan DPR, MPR dan DPD RI ini, dalam satu minggu terakhir telah terjadi demo yang diinisiasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.
Mereka menuntut tujuh hal dengan tuntutan utama menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan.
Selain itu mereka mendesak Revisi UU KPK dan UU SDA dibatalkan serta disahkannya RUU PKS dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (ant/pin)
