BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Pemprov Lampung berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Prestasi itu menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang profesional dan bertanggung jawab.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar bentuk pengakuan administratif, melainkan hasil dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola keuangan daerah secara tertib dan transparan.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD Provinsi Lampung, serta pengawasan dan pendampingan berbagai pihak. Ia menilai pengelolaan keuangan daerah harus menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung yang dihadiri jajaran BPK RI, pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta kepala perangkat daerah.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menunjukkan keberhasilan Pemprov Lampung menjaga kesinambungan reformasi birokrasi dan memperkuat sistem pengendalian internal. Berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan pengawasan internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Selain memberikan opini WTP, BPK RI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan ketepatan perencanaan pendapatan, penguatan pengendalian belanja daerah, optimalisasi sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Kedepan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus memperkuat tata kelola keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek akuntabilitas, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan pelayanan publik.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi modal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045. )*)
