JAKARTA – Ada angka-angka yang tampak seperti urusan akuntansi. Tetapi di baliknya, ada uang negara, risiko fiskal, dan keputusan yang dampaknya jauh melampaui lembar laporan keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan subsidi listrik tahun 2025 di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pemeriksaan itu tidak hanya mencakup perusahaan induk, tetapi juga subholding, anak perusahaan, dan instansi terkait.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Subsidi Listrik Tahun 2025 Nomor 33/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026, tertanggal 29 Juli 2026.
Persoalannya berlapis. Mulai dari perhitungan subsidi, potensi risiko fiskal pemerintah, pembayaran kepada perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), hingga kemampuan PLN menghadapi depresiasi rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu temuan yang patut diperhatikan adalah koreksi perhitungan subsidi listrik tahun 2025 sebesar Rp1,07 triliun. Setelah koreksi tersebut, nilai subsidi listrik tercatat sebesar Rp87,46 triliun.
Angka itu bukan jumlah yang kecil. Terlebih, BPK menemukan bahwa pengelolaan subsidi dan kompensasi biaya penyediaan tenaga listrik masih menghadapi persoalan data yang belum lengkap, valid, dan efisien. Keadaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko fiskal pemerintah.
Dalam bagian Dasar Kesimpulan, BPK menguraikan persoalan itu secara tegas:
”Potensi ketidakhematan subsidi listrik sehingga meningkatkan risiko fiskal Pemerintah. Risiko di antaranya karena Pemerintah belum menetapkan sasaran kelompok desil pelanggan penerima subsidi listrik dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta belum optimalnya upaya PT PLN dalam menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL).”
Di sini persoalannya menjadi lebih mendasar. Subsidi yang seharusnya menjangkau kelompok masyarakat yang berhak membutuhkan ketepatan sasaran. Tanpa penetapan kelompok desil penerima yang jelas, efektivitas penggunaan uang negara berisiko tidak tercapai.
Di sisi lain, PLN juga dinilai belum optimal menekan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
Beban Rp15,39 Triliun untuk Listrik yang Tak Terpakai
Persoalan lain muncul dari hubungan PLN dengan pembangkit listrik swasta.
Sepanjang 2025, beban pembayaran melalui skema Unutilized Capacity Payment (UCP) atau Take or Pay (ToP) atas pembelian listrik dari IPP mencapai Rp15,39 triliun.
Skema tersebut menjadi perhatian karena PLN tetap memiliki kewajiban pembayaran sesuai kontrak, termasuk ketika kapasitas listrik yang telah disepakati tidak seluruhnya digunakan.
Beban itu semakin menjadi persoalan ketika sejumlah proyek pembangkit mengalami keterlambatan penyelesaian.
BPK mencatat adanya tambahan biaya cost to complete atas Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). Hal ini berkaitan dengan proyek ketenagalistrikan yang berlarut-larut dan belum dilakukan impairment atau penurunan nilai aset.
Dengan kata lain, proyek yang belum juga selesai bukan semata persoalan waktu. Ada konsekuensi biaya yang harus ditanggung perusahaan.
Selisih Kurs Menggerus Kinerja Rp12,46 Triliun
Persoalan berikutnya menyangkut risiko depresiasi rupiah terhadap mata uang asing.
BPK menilai PLN belum optimal mengelola risiko selisih kurs. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.
Pendapatan PLN sebagian besar diterima dalam rupiah. Namun, mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, serta pinjaman investasi dipengaruhi atau dibayarkan menggunakan valuta asing.
Ketidakseimbangan tersebut membuat PLN rentan terhadap perubahan nilai tukar.
Dalam laporan pemeriksaannya, BPK menyatakan:
“PT PLN kurang optimal dalam mengelola risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing (selisih kurs) karena mismatch antara cash inflow dengan cash outflow, yaitu pendapatan PT PLN diterima dalam mata uang rupiah namun mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, pinjaman untuk investasi PT PLN dipengaruhi dan dibayarkan dalam mata uang asing sehingga mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan PT PLN Tahun 2025 senilai Rp12,46 triliun.”
Nilai Rp12,46 triliun itu menunjukkan besarnya dampak persoalan selisih kurs terhadap kinerja keuangan PLN pada 2025, sebagaimana diungkapkan BPK.
Angka tersebut sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan risiko keuangan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan energi, investasi, dan kewajiban pembayaran lintas mata uang.
Masalah Operasional dan Kontrak Belum Tuntas
Temuan BPK tidak berhenti pada persoalan subsidi dan keuangan. Sejumlah masalah operasional dan kontraktual juga menjadi perhatian.
PT Pelayanan Bahtera Adiguna, misalnya, menghadapi beban usaha pengangkutan batu bara yang tidak didukung kapasitas keuangan memadai untuk menjaga Security of Supply. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban keuangan perusahaan.
BPK juga menyoroti stabilitas tegangan menengah pada sistem distribusi Sulawesi Tenggara yang belum optimal. Penguatan sistem diperlukan untuk mendukung peningkatan pendapatan sekaligus efisiensi Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik.
Pada sektor pembangkit, penyelesaian sengketa tarif bahan bakar batu bara di PLTU Mulut Tambang berkapasitas 2 x 110 MW yang berlarut-larut dinilai menimbulkan risiko terhadap keandalan sistem kelistrikan Sumatera.
Persoalan lain berkaitan dengan penyelesaian aspek lingkungan dan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) pada proyek PLTU mulut tambang.
Termasuk di dalamnya implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara yang menjadi tanggungan PLN. Ketentuan tersebut berisiko meningkatkan beban pembelian tenaga listrik.
Sementara itu, pada PLN Indonesia Power, BPK mencatat persoalan dalam menentukan kelanjutan pekerjaan PLTM Harjosari yang berpotensi menambah beban perusahaan.
Sesuai Ketentuan, tetapi Ada Catatan Pemeriksaan
Dalam kesimpulannya, BPK menyatakan pengelolaan subsidi listrik tahun 2025 oleh PLN, subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait telah dilaksanakan sesuai PMK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik serta ketentuan terkait lainnya dalam semua hal yang material, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.
Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kewajaran penyajian utang dan piutang yang timbul dari perhitungan subsidi yang diperhitungkan PLN. Selain itu, BPK menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kesesuaian pengelolaan subsidi listrik dengan ketentuan perundang-undangan.
Kesimpulan itu perlu dibaca secara utuh. Pernyataan bahwa pengelolaan subsidi secara material telah sesuai ketentuan tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.
Justru, berbagai catatan pemeriksaan memperlihatkan masih adanya pekerjaan besar yang harus dibenahi. Mulai dari ketepatan perhitungan subsidi, efisiensi biaya, pengendalian risiko keuangan, hingga keandalan penyediaan tenaga listrik.
Pada akhirnya, subsidi listrik bukan sekadar angka dalam laporan keuangan PLN. Di dalamnya ada uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.
Dengan nilai subsidi mencapai Rp87,46 triliun pada 2025, setiap kelemahan dalam pengelolaannya patut menjadi bahan evaluasi. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja sebuah perusahaan negara, melainkan juga efektivitas penggunaan anggaran publik.
Era Darmawan Prasodjo, BPK Bongkar Masalah Subsidi PLN Rp87,46 Triliun, Selisih Kurs Rp12,46 Triliun







