LAMPUNG TENGAH– Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun Anggaran 2025.
Dalam perkara proyek yang menelan anggaran APBD sebesar Rp14,935 miliar tersebut, penyidik menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang diduga berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keempat tersangka kemudian ditahan pada Jumat (20/11/2026) dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, menjelaskan bahwa proyek peningkatan jalan tersebut memiliki pagu anggaran Rp15 miliar dengan nilai kontrak Rp14,935 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa 12 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Penyidik menemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan proyek. Pada proses pengadaan, terdapat dugaan pengondisian dalam pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing.
Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil pendalaman penyidik terhadap rangkaian proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek.
“Dalam proses penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan indikasi penyimpangan, baik pada tahapan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing maupun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Okky.
Ia menambahkan, penyidik juga mendalami keterkaitan peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut hingga akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan pula indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90. Terhadap keempat tersangka telah dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam menjaga keuangan negara dan memastikan pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Kejari Lampung Tengah memastikan penanganan perkara akan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan juga menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap para tersangka selama proses hukum berlangsung. (dit)







