Oleh: Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik | Eksekutif Nasional AKKI
Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya menghantui setiap pengambil kebijakan sebelum memutuskan membangun proyek monumental bernilai triliunan rupiah: pembangunan ini sesungguhnya sedang mengangkat siapa?
Martabat rakyat atau sekadar gengsi kekuasaan?
Apakah pembangunan dilakukan untuk membuat kehidupan masyarakat semakin sejahtera, atau justru untuk membuat wajah kota semakin fotogenik, semakin viral, dan semakin layak dipamerkan dalam katalog pencitraan keberhasilan pemerintahan?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Wacana pembangunan gondola senilai Rp2,5 triliun di Kota Bandar Lampung menghadirkan sebuah persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan transportasi wisata, investasi, atau infrastruktur modern.
Ini menyangkut prioritas pembangunan. Ini menyangkut rasionalitas penggunaan sumber daya.
Dan yang paling mendasar, ini menyangkut keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya sendiri.
Sebuah proyek boleh saja terlihat futuristik.
Presentasinya boleh sangat meyakinkan.
Rendering digitalnya boleh begitu indah hingga membuat orang merasa seolah-olah Bandar Lampung sudah menjelma menjadi kota metropolitan kelas dunia.
Tetapi, maaf, kota tidak bisa dibangun hanya dengan rendering, rakyat tidak bisa disejahterakan dengan slide presentasi, dan kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan teknologi pencitraan.
Ada ironi yang sangat telanjang di hadapan kita.
Ketika sebagian orang sibuk membayangkan bagaimana manusia akan melayang di atas kota menggunakan gondola, sebagian masyarakat lainnya masih harus membungkuk di bawah, mengais barang bekas, memilah sampah, dan mempertaruhkan tenaga demi memperoleh uang yang bahkan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Yang satu sedang merancang perjalanan ke langit.
Yang lain masih berjuang agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Inilah paradoks pembangunan yang harus berani kita persoalkan.
Rakyat tidak sedang menunggu gondola untuk menikmati pemandangan kota dari ketinggian.
Rakyat sedang menunggu pekerjaan yang layak. Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang tidak membebani, pelayanan kesehatan yang manusiawi, kesempatan ekonomi yang adil, dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga.
Bagi sebagian kalangan, Rp2,5 triliun mungkin merupakan angka investasi yang terdengar membanggakan.
Tetapi bagi masyarakat kecil, angka tersebut semestinya memancing pertanyaan yang jauh lebih serius: berapa banyak persoalan kesejahteraan yang dapat diselesaikan dengan sumber daya sebesar itu?
Berapa banyak lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan?
Berapa banyak UMKM yang dapat diperkuat?
Berapa banyak keluarga yang dapat dibantu keluar dari kemiskinan?
Dan berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar akan tinggal di Bandar Lampung, bukan sekadar singgah dalam laporan keberhasilan proyek?
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun sesuatu yang membuat kota terlihat hebat, tetapi kehilangan sensitivitas untuk membangun sesuatu yang membuat rakyat hidup lebih layak.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menjual mimpi. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu mengubah kenyataan.
KEMEGAHAN BUKAN PRESTASI, APALAGI JIKA KESEJAHTERAAN HANYA MENJADI FIGURAN
Saya tegaskan sejak awal: saya bukan antikemajuan.
Saya bukan ant investasi.
Saya bukan pula pihak yang alergi terhadap inovasi, pariwisata, teknologi, maupun pembangunan infrastruktur modern.
Bandar Lampung tentu membutuhkan terobosan. Kota ini membutuhkan konektivitas yang semakin baik, fasilitas publik yang memadai, pengembangan ekonomi, dan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing daerah.
Tetapi, kemajuan harus dibangun dengan akal sehat, bukan sekadar selera monumental.
Tidak semua yang megah otomatis mendesak. Tidak semua yang mahal otomatis berkualitas.
Tidak semua yang viral otomatis bermanfaat. Dan tidak semua proyek yang membuat pejabat tersenyum di depan kamera akan membuat rakyat tersenyum dalam kehidupan nyata.
Jangan sampai pembangunan berubah menjadi semacam kompetisi siapa paling hebat meninggalkan bangunan, bukan siapa paling berhasil meninggalkan kesejahteraan.
Apa gunanya gondola melayang di langit jika masyarakat di bawahnya masih mengais barang bekas demi menyambung hidup?
Apa gunanya menara menjulang tinggi dan jembatan tampil megah jika persoalan dasar masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang sebanding?
Apa gunanya sebuah kota memiliki ikon baru yang bisa dibanggakan di media sosial, sementara sebagian warganya masih harus berjuang mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan membayar biaya pendidikan anak?
Jangan sampai kita begitu serius membangun city branding, tetapi lupa membangun people welfare.
Jangan sampai yang semakin tinggi hanya bangunan fisik, sementara daya beli rakyat semakin rendah.
Jangan sampai pemerintah lebih sibuk mempercantik etalase kota daripada membenahi isi rumah tangga masyarakatnya.
Sebab, kota yang indah belum tentu adil, kota yang megah belum tentu makmur, dan kota yang viral belum tentu berhasil.
Kemegahan adalah sesuatu yang mudah dipertontonkan. Kesejahteraan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, diukur, dan dibuktikan.
Dan di situlah letak perbedaan antara pembangunan yang benar-benar bekerja untuk rakyat dengan pembangunan yang sekadar bekerja untuk menciptakan kesan keberhasilan.
GONDOLA Rp2,5 TRILIUN: INVESTASINYA NYATA ATAU BARU SEKADAR FANTASI PRESENTASI?
Dalam konteks wacana pembangunan gondola tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan optimisme. Publik membutuhkan informasi yang konkret, transparan, dan dapat diuji secara independen.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah gondola itu bisa dibangun, tetapi apakah pembangunan tersebut benar-benar layak, dibutuhkan, dan memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan nilai investasinya?
Mari kita bicara dengan parameter, bukan sekadar imajinasi.
Siapa investor yang akan membiayainya?
Apakah identitas dan rekam jejak investornya sudah jelas?
Sejauh mana kepastian komitmen investasinya?
Apakah sudah ada perjanjian yang mengikat, atau masih sebatas penjajakan dan komunikasi awal?
Apakah studi kelayakan ekonomi dan teknis sudah diselesaikan secara komprehensif?
Bagaimana analisis permintaan dan proyeksi jumlah pengguna?
Berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat?
Bagaimana proyeksi pendapatan dan titik impas investasi?
Siapa yang menanggung risiko apabila jumlah pengguna tidak mencapai target?
Bagaimana skema pembiayaan, pengembalian investasi, pemeliharaan, dan operasionalnya?
Apakah terdapat konsekuensi fiskal bagi pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui bentuk dukungan, jaminan, fasilitas, insentif, maupun kewajiban lainnya?
Dan pertanyaan yang tidak boleh dilupakan: seberapa besar manfaat ekonominya yang benar-benar akan dinikmati masyarakat lokal?
Publik berhak mengetahui semuanya.
Angka Rp2,5 triliun tidak boleh hanya menjadi angka spektakuler yang dipajang sebagai simbol ambisi pembangunan. Nilai sebesar itu harus dibarengi dokumen yang jelas, kalkulasi yang rasional, dan analisis manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan menjual mimpi investasi seolah-olah uangnya sudah berada di rekening proyek.
Jangan memasarkan kepastian jika yang tersedia baru sebatas kemungkinan.
Dalam dunia investasi, optimisme memang penting.
Tetapi kepastian hukum, kelayakan ekonomi, kepastian pembiayaan, dan mitigasi risiko jauh lebih penting.
Investor tidak bisa diyakinkan hanya dengan pidato.
Rakyat tidak bisa disejahterakan dengan rendering.
Dan masa depan sebuah kota tidak boleh dipertaruhkan pada presentasi yang lebih indah daripada kepastian pelaksanaannya.
Jika proyek itu layak, tunjukkan kajiannya.
Jika investornya serius, tunjukkan komitmennya.
Jika pembiayaannya sudah jelas, buka skemanya.
Jika manfaat ekonominya besar, tunjukkan siapa yang akan menikmati manfaat tersebut.
Jika masih dalam tahap penjajakan, katakan bahwa itu masih penjajakan.
Sesederhana itu.
Jangan sampai proyeknya masih berada di awang-awang, tetapi narasi keberhasilannya sudah mendarat sebagai prestasi pemerintahan.
Sebab, ada perbedaan besar antara mengumumkan rencana dan mewujudkan hasil.
Dan masyarakat sudah terlalu sering diminta mengagumi janji sebelum sempat menikmati manfaatnya.
MENARA, JEMBATAN, DAN GONDOLA: SIAPA YANG SEBENARNYA SEDANG DIANGKAT?
Kritik terhadap gondola, Menara Masjid Agung Al-Furqon, maupun Jembatan Siger Milenial bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan.
Yang saya persoalkan adalah cara berpikir di balik prioritas pembangunan tersebut.
Apakah urgensinya jelas?
Apakah kelayakannya dapat dipertanggungjawabkan?
Apakah pembiayaannya transparan?
Apakah manfaat publiknya terukur?
Apakah dampak ekonominya dapat dirasakan masyarakat?
Dan apakah sumber daya yang digunakan telah menghasilkan nilai tambah yang sebanding bagi kepentingan publik?
Kita tidak boleh terjebak pada logika sesat bahwa semakin banyak bangunan monumental, semakin maju pula sebuah daerah.
Kemajuan bukan perlombaan meninggikan beton.
Kemajuan bukan kompetisi menciptakan ikon yang paling sering muncul di media sosial.
Kemajuan bukan pula tentang seberapa banyak proyek spektakuler yang bisa diumumkan dalam satu periode kepemimpinan.
Jangan sampai pembangunan menjadi sekadar political showcase, sebuah panggung pertunjukan yang lebih sibuk menampilkan keberhasilan visual daripada membuktikan keberhasilan sosial.
Jangan sampai proyek publik berubah menjadi konten politik: bagus dalam foto, mengesankan dalam seremoni, tetapi manfaatnya bagi masyarakat belum jelas.
Kita perlu membedakan antara pembangunan yang menghasilkan kebanggaan sesaat dan pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak semestinya diukur dari seberapa banyak objek yang dapat diresmikan, melainkan dari seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Apa artinya sebuah kota memiliki menara tinggi jika sebagian masyarakatnya masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi?
Apa artinya sebuah kota memiliki jembatan megah jika akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan masih menghadapi berbagai hambatan?
Apa artinya sebuah kota memiliki gondola jika masyarakat kecil masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak?
Kota boleh memiliki banyak ikon, tetapi rakyat jangan sampai hanya menjadi penonton dari kemajuan yang mereka sendiri tidak mampu nikmati.
Jangan sampai bangunannya menjadi pemeran utama, sementara kesejahteraan rakyat hanya dijadikan figuran dalam skenario pembangunan.
Sebab, membangun menara mungkin membuat mata mendongak ke atas.
Namun, membangun kesejahteraanlah yang membuat rakyat mampu berdiri tegak.
APBD BUKAN KARTU KREDIT KEKUASAAN: UANG RAKYAT BUKAN MODAL EKSPERIMEN AMBISI
Ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar dalam setiap kebijakan pembangunan: semakin besar nilai sebuah proyek publik, semakin besar pula kewajiban pemerintah membuka proses pengambilan keputusannya kepada masyarakat.
Uang publik bukan uang pribadi.
Anggaran daerah bukan rekening bebas tanpa batas.
Kekuasaan bukan lisensi untuk mengubah setiap ambisi menjadi prioritas anggaran.
Dan rakyat bukan penonton yang hanya ditugaskan bertepuk tangan ketika sebuah proyek diumumkan.
APBD bukan kartu kredit kekuasaan.
Kalimat ini perlu ditegaskan karena setiap rupiah dalam anggaran daerah pada hakikatnya memiliki konsekuensi sosial. Ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, ada pelayanan publik yang harus diperbaiki, dan ada persoalan mendasar yang menunggu penyelesaian.
Jika sebuah gagasan benar-benar merupakan mimpi pribadi, silakan diwujudkan dengan uang pribadi.
Tetapi ketika gagasan tersebut bersentuhan dengan kepentingan publik, pembiayaan, fasilitas, ruang, kewenangan, maupun sumber daya daerah, seluruh prosesnya wajib tunduk pada hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh memperlakukan anggaran seolah-olah merupakan sumber daya yang bebas digunakan untuk membiayai apa pun yang terlihat menarik, monumental, atau berpotensi meningkatkan popularitas.
Setiap rupiah harus memiliki alasan.
Setiap keputusan harus memiliki dasar.
Setiap proyek harus memiliki kelayakan.
Setiap penggunaan sumber daya publik harus memiliki pertanggungjawaban.
Dan setiap kebijakan harus mampu menjawab pertanyaan paling mendasar: apa manfaat nyatanya bagi rakyat?
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi bukan hadiah dari penguasa kepada masyarakat.
Transparansi adalah kewajiban.
Akuntabilitas bukan pilihan ketika pemerintah sedang ingin terlihat baik.
Akuntabilitas adalah konsekuensi dari penggunaan kewenangan publik.
Masyarakat tidak boleh hanya disuguhi seremoni peletakan batu pertama, tetapi juga harus diberi akses terhadap informasi tentang dasar keputusan, dokumen perencanaan, skema pembiayaan, analisis risiko, dan evaluasi manfaatnya.
Jangan meminta masyarakat mengagumi kemegahan sebuah proyek sebelum mereka memperoleh kesempatan mengetahui bagaimana proyek itu direncanakan, dibiayai, dan siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan.
Sebab, dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat bukan sekadar objek pembangunan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak mengawasi penggunaan uang publik.
Jangan sampai pemerintah merasa berhak menentukan segalanya, sementara rakyat hanya dianggap wajib menerima hasilnya.
Itu bukan pembangunan partisipatif. Itu hanya pembangunan yang meminta legitimasi setelah keputusan dibuat.
UKUR KEBERHASILAN DARI NASIB RAKYAT, BUKAN DARI TINGGI BANGUNAN
Pemerintah seharusnya lebih berani menempatkan indikator kesejahteraan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar tercipta?
Berapa banyak UMKM yang naik kelas?
Seberapa besar peningkatan daya beli masyarakat?
Bagaimana perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran?
Apakah akses pendidikan semakin baik?
Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau?
Apakah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perlindungan yang memadai?
Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah, atau hanya berputar dalam lingkaran kelompok yang sudah memiliki akses terhadap modal dan kesempatan?
Itulah pertanyaan yang semestinya lebih sering dijawab pemerintah.
Bukan semata-mata berapa tinggi bangunan yang berhasil didirikan, berapa panjang jembatan yang berhasil diresmikan, atau berapa banyak ikon baru yang dapat dipamerkan.
Jangan hanya mengukur keberhasilan melalui physical achievement. Ukurlah pula melalui social impact.
Jangan hanya menghitung berapa banyak beton yang berhasil dituangkan.
Hitung pula berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Jangan hanya memamerkan pertumbuhan investasi. Pastikan investasi itu menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal.
Jangan hanya berbicara tentang pertumbuhan kota. Buktikan bahwa kualitas hidup warganya ikut bertumbuh.
Saya ingin menegaskan:
Jangan sampai gondolanya naik, tetapi kesejahteraan rakyat tetap di bawah.
Jangan sampai bangunan semakin tinggi, tetapi daya beli masyarakat semakin terpuruk.
Jangan sampai kota semakin sibuk membangun ikon, sementara rakyat kecil semakin sibuk membangun harapan yang setiap hari terasa semakin mahal.
Sebuah kota tidak dapat disebut maju hanya karena orang luar datang untuk mengagumi bangunannya.
Sebuah kota baru layak disebut maju ketika orang-orang yang tinggal di dalamnya mampu menikmati kehidupan yang lebih baik.
Prestasi pembangunan bukan tentang seberapa tinggi sesuatu dapat dibangun, melainkan seberapa banyak kehidupan manusia dapat diperbaiki.
JANGAN SAMPAI PEMERINTAHAN MENJADI INDUSTRI PENCITRAAN, SEMENTARA RAKYAT MENJADI KORBAN PRIORITAS YANG KELIRU
Ada bahaya ketika pembangunan terlalu didominasi oleh logika kemegahan.
Pemerintah bisa saja terjebak dalam orientasi proyek yang mudah dilihat, mudah dipromosikan, mudah dijadikan bahan pemberitaan, dan mudah dikemas sebagai warisan kepemimpinan.
Sementara itu, pembangunan yang dampaknya lebih mendasar justru sering kali tidak memperoleh perhatian yang sama.
Membangun sistem pendidikan yang berkualitas memang tidak selalu menghasilkan foto peresmian yang spektakuler.
Memperbaiki layanan kesehatan masyarakat memang tidak selalu menghasilkan bangunan ikonik yang bisa dipamerkan.
Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan memang tidak selalu menghasilkan seremoni yang meriah.
Mengurangi kemiskinan juga bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan satu kali konferensi pers.
Tetapi justru pekerjaan-pekerjaan itulah yang menentukan apakah sebuah pemerintahan benar-benar berhasil atau hanya terlihat berhasil.
Kita harus berhati-hati agar pembangunan tidak berubah menjadi political cosmetics:
mempercantik wajah kota untuk menutupi persoalan yang belum selesai di dalamnya.
Sebab, kosmetik dapat membuat wajah terlihat menarik, tetapi tidak otomatis menyembuhkan penyakit.
Demikian pula proyek monumental. Ia mungkin dapat mempercantik lanskap kota, tetapi tidak otomatis memperbaiki ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, atau menghapus kemiskinan.
Kalau pemerintah lebih bersemangat membangun sesuatu yang bisa difoto daripada membangun sesuatu yang bisa dirasakan, maka ada yang keliru dalam orientasi pembangunan.
Kalau yang diprioritaskan adalah apa yang terlihat oleh kamera, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya proyeknya, tetapi juga cara berpikir di balik kebijakan tersebut.
Jangan sampai pemerintah lebih sibuk mengelola persepsi keberhasilan daripada mengelola kenyataan kehidupan rakyat.
Sebab, rakyat tidak hidup dari caption media sosial pemerintah. Rakyat hidup dari penghasilan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang nyata.
PEMIMPIN DIUJI BUKAN DARI TINGGI BANGUNAN, MELAINKAN DARI TINGGI MARTABAT RAKYATNYA
Pada akhirnya, persoalan gondola ini bukan semata-mata persoalan transportasi wisata, investasi, atau pembangunan infrastruktur.
Ini adalah persoalan filosofi kepemimpinan.
Ini adalah persoalan keberpihakan kebijakan.
Dan ini adalah persoalan tentang bagaimana kekuasaan memahami makna pembangunan.
Pemimpin memang boleh bermimpi setinggi langit. Bahkan, seorang pemimpin harus memiliki visi besar untuk membawa daerahnya menuju masa depan yang lebih baik.
Namun, jangan sampai terlalu sibuk membangun mimpi di atas awan hingga lupa bahwa rakyatnya masih berdarah-darah memperjuangkan kehidupan di bumi.
Jangan sampai ambisi pembangunan melesat jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan dasar masyarakatnya.
Jangan sampai kita mewariskan bangunan-bangunan megah kepada generasi mendatang, tetapi gagal mewariskan kehidupan yang lebih sejahtera bagi mereka.
Saya percaya, masyarakat tidak anti-kemajuan. Masyarakat tidak alergi terhadap investasi. Masyarakat juga tidak keberatan melihat Bandar Lampung berkembang menjadi kota modern, maju, dan memiliki daya saing.
Tetapi masyarakat berhak menuntut agar kemajuan tidak hanya dapat dilihat dari kejauhan, melainkan benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan meminta rakyat mengagumi kemajuan yang belum mampu mereka nikmati.
Jangan meminta masyarakat bertepuk tangan atas proyek monumental ketika kebutuhan mendasar mereka masih belum memperoleh jawaban yang memadai.
Dan jangan menganggap setiap kritik sebagai sikap antipembangunan.
Justru kritik adalah bagian dari demokrasi. Kritik adalah mekanisme kontrol. Kritik adalah pengingat agar kekuasaan tidak kehilangan orientasi dan tidak terlampau nyaman dengan tepuk tangan.
Kepada para pengambil kebijakan, saya ingin menyampaikan satu hal:
Pemimpin tidak dinilai dari seberapa tinggi ia mampu mengangkat bangunan, tetapi dari seberapa besar ia mampu mengangkat martabat rakyatnya.
Jangan bangun mimpi penguasa dengan mengabaikan mimpi rakyat.
Jangan bangun kemegahan yang hanya bisa dikagumi, tetapi tidak bisa dirasakan manfaatnya.
Jangan bangun gondola di langit ketika sebagian rakyat masih harus mengais barang bekas di bumi.
Sebab, kekuasaan adalah amanah. Anggaran adalah tanggung jawab. Dan kesejahteraan rakyat adalah ukuran yang tidak boleh dikalahkan oleh kemegahan apa pun.
Sebuah kota boleh memiliki gondola untuk mengangkat manusia ke ketinggian. Tetapi tugas utama pemerintah bukan sekadar mengangkat manusia secara fisik, melainkan mengangkat kehidupan mereka dari keterpurukan.
Dan jika suatu hari gondola itu benar-benar berdiri megah di langit Bandar Lampung, saya berharap pemerintah juga dapat memastikan bahwa masyarakat di bawahnya tidak lagi harus mengais sisa-sisa kehidupan hanya untuk bertahan hidup.
Sebab, akan menjadi ironi yang luar biasa jika sebuah kota mampu mengangkut manusia melintasi langit, tetapi belum mampu mengangkat warganya keluar dari kemiskinan.
Jangan sampai gondola menjadi simbol keberhasilan mengangkat manusia ke atas, sekaligus menjadi monumen kegagalan mengangkat kesejahteraan manusia di bawah.
Dan satu hal yang perlu diingat oleh siapa pun yang sedang memegang kekuasaan:
Rakyat tidak membutuhkan kota yang hanya hebat untuk dipandang. Rakyat membutuhkan kota yang layak untuk ditinggali.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat seorang pemimpin hanya karena tingginya bangunan yang pernah ia dirikan.
Sejarah akan jauh lebih bermakna ketika mengingat berapa banyak rakyat yang kehidupannya berhasil ia angkat.
JANGAN BANGUN GONDOLA DI LANGIT, KETIKA RAKYAT MASIH MENGAIS BARANG BEKAS DI BUMI!
Karena pembangunan yang kehilangan keberpihakan kepada rakyat hanyalah kemegahan yang kehilangan makna.
