Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menghadiri penyerahan Sertifikat Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Bandar Lampung bertempat di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/12/2023).
Pada kegiatan tersebut dilakukan proses pelepasan HPL dengan penyerahan 2 sertifikat kepada Sendra Chongfanardy Tjhai dengan luasan 396m2 dan PT Sabar Ganda (Bagas Raya) dengan luasan 20.375M2 sebagai tahap awal Pelepasan HPL aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Adapun aset Pemerintah Provinsi Lampung tersebut terletak di kelurahan Waydadi, Waydadi Baru Dan Korpri Jaya dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 01/SI seluas 626.391 m³, No. 02/SI seluas 238.606 m² dan No. 03/SI seluas 21.275 m².
Sekdaprov Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa permasalahan terkait tanah ini sudah cukup lama, dimana baik pemerintah maupun masyarakat ingin mendapatkan kepastian atas tanah tersebut.
“Persoalan ini akan kita selesaikan, disatu sisi kita menyelesaikan masalah aset di Pemerintah Provinsi Lampung supaya ada kepastian, disisi lain kita juga ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat agar punya kepastian hukum. Jadi sama-sama dapat manfaat,” ucapnya.
Setelah dilakukan konsultasi kepada Kemendagri, konsultasi kepada KPK dan bimbingan dari jajaran ATR/BPN, dalam penyelesaiannya, lahan ini dapat diselesaikan melalui kompensasi.
“Kita menemukan formulasinya bahwa masyarakat yang memiliki lahan itu dimungkinkan untuk kita lepaskan, menerima hak atas tanah itu. Oleh karena ini sudah masuk ke dalam aset pemda maka harus ada kompensasi, nah kita sudah ada formulasi seperti itu,” lanjutnya.
Melalui formulasi tersebut Sekdaprov berharap masalah terkait lahan ini dapat terselesaikan sehingga tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan dikemudian hari.
“Mudah-mudahan dengan formulasi yang sudah kita susun ini, tidak ada lagi persoalan-persoalan di kemudian hari. Masing-masing nanti memiliki kepastian. Pemprov Lampung mendapatkan kepastian asetnya sudah dilepas, kita selesaikan persoalan-persoalan ini mudah-mudahan selesai,” harapnya.
Diakhir, Sekdaprov berharap masyarakat lain untuk tidak ragu-ragu dalam menyelesaikan hak atas tanahnya.
“Kita sudah berprogres, ada dua yang sudah diselesaikan. Terima Kasih Pak Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung dan Ibu Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung yang sudah ikut dalam proses. Jangan ragu-ragu untuk menyelesaikan hak atas tanahnya, kita akan sambut baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring menyampaikan bahwa pelepasan ini merupakan hal yang legal.
“Apa yang kita lakukan di sini, pelepasan hak atas tanah, sudah kita ikuti bagaimana penilaiannya, kalau ini sudah dilakukan, kemudian tata cara pelepasan aset juga sudah kita lakukan, teman-teman dari ATR BPN Bandar Lampung siap untuk menindaklanjuti sampai akhirnya penerbitan sertifikat hak atas tanah ini sudah dilakukan, inilah salah satu pola yang bisa menyelesaikan permasalahan antara pemegang hak atas tanah dalam hal ini Pemprov Lampung dan juga masyarakat dan ini legal sah tidak ada keragu-raguan,” ucapnya.
Kalvyn Andar Sembiring juga menyampaikan kesiapannya bersinergi bersama dengan BPN Bandar Lampung dalam penyelesaian pelepasan hak atas tanah ini.
“Apa yang dilakukan oleh Pemprov ini juga membuka pemahaman kami. Mudah-mudahan pola seperti ini bisa dilihat masyarakat Lampung, inilah salah satu upaya penyelesaian. Kami siap bersama jajaran BPN Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Djudjuk Tri Handayani, dalam hal ini juga menyampaikan kesiapannya membantu Pemprov menyelesaikan permasalah hak atas tanah ini.
“Kami siap membantu Pemprov Lampung untuk penyelesaian permasalahan HPL (hak pengelolaan lahan) aset milik pemprov lampung,” ucapnya.
Menyambut baik hal ini, Akhmadi Dahlan notaris dari Sendra Chongfanardy Tjhai warga penerima sertifikat menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemprov Lampung.
“Kami, sebagai notaris, mewakili beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Lampung. Setelah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan, klien kami menyampaikan bahwa asetnya sekarang lebih produktif karena sertifikat yang telah diberikan itu bisa diterima oleh bank sebagai jaminan kredit modal kerjanya dan dapat memberikan hak seperti halnya sertifikat-sertifikat lainnya sehingga apa yang dimilikinya baik dari tanahnya maupun bangunan usaha diatasnya itu bisa lebih berkembang karena didukung oleh permodalan dari pihak bank,” ucapnya.
Akhmadi Dahlan berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain.
“Mudah-mudahan akan menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya yang juga menggunakan tanah yang ada di atas HPL untuk segera mensertifikatkan sehingga bangunan yang diatasnya lebih punya nilai lagi untuk usahanya.” Ucapnya.
“Kami sebagai warga mengimbau kepada warga-warga lainnya terutama pengusaha untuk segera mendaftarkan haknya sesuai dengan prosedur yang telah diberikan agar asetnya lebih pasti, menjamin kepastian hukum dan juga bisa lebih produktif menunjang usahanya,” ajaknya (Diskominfotik)
