JAKARTA- Legislator asal PDIP Muchamad Nabil Haroen minta pemerintah pusat untuk mengkaji rencana pemberlakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa pemerintah sedang memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakukan PSBB.
Nabil menilai pemerintah harus mengingat kembali tujuan utama pelaksanaan PSBB, yakni untuk menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
“Relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis,” ujar Nabil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/5/20), dikutip dari Antara.
Dia mengakui, adanya penerapan PSBB di sejumlah wilayah membuat roda perekonomian masyarakat melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
Selain itu, muncul pula isu-isu mengenai ketahanan pangan dan penanganan medis di tengah pandemi COVID-19.
Menurut dia, permasalahan-permasalahan itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini.
“Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata dia.
Namun, apabila nantinya relaksasi PSBB tetap diberlakukan, Nabil meminta pemerintah untuk menerapkan aturan ketat terkait pembatasan jarak dan kewajiban penggunaan masker. (ant/dim)
