Jakarta- Posisi Partai Amanat Nasional (PAN) masih kekeh untuk menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo.
“Sampai hari ini, posisi PAN masih di luar pemerintahan,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/19).
Menurut Mulfachri, di internal PAN sudah ada mekanisme tersendiri untuk memutuskan hal yang strategis seperti bergabung atau tidak dengan pemerintah. Salah satunya adalah lewat rapat kerja nasional (rakernas). “Bisa lewat rakernas atau forum-forum yang setingkat rakernas,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa selama forum itu belum digelar berarti sampai saat ini PAN tetap berada di luar pemerintahan. Artinya, posisi PAN belum mengalami perubahan.
“Karena forum itu belum diadakan, kami tetap dalam posisi sebelumnya yakni ada di luar pemerintahan,” ungkap dia.
Mulfachri mengisyaratkan PAN akan tetap berada di luar pemerintahan untuk periode lima tahun mendatang. Berdasar pandangan pribadinya, realitas yang terjadi di koalisi pemerintahan sekarang ini sudah penuh sesak.
“Kami tidak mau menambah beban presiden dengan membangun wacana untuk ikut di dalam dan seterusnya,” ujarnya.
Dia meyakini bahwa sungguh tidak mudah bagi presiden untuk menentukan siapa yang akan ditetapkan untuk membantunya di periode kedua. “Oleh karena itu kami berada di luar dan menjadi mitra yang kompromis,” kata Mulfachri.
Ia mengatakan, PAN dalam banyak hal punya kesamaan pandangan dengan pemerintah. Menurut dia, setiap pemerintahan tentu punya iktikad baik.
“Dalam konteks itu kami punya kesamaan pandangan. Seperti yang disampaikan presiden, periode kedua tidak akan punya beban, dan kami juga berharap Pak Presiden bisa memaksimalkan kekuasaannya,” jelasnya. (jpn/pin)
