LAMPUNG- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (21/10/2024).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. Selain itu jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH bertambah dari minggu sebelumnya.
Terkait dengan adanya kenaikan IPH beras di sejumlah wilayah pada minggu kedua Oktober 2024, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Rini Andrida menjelaskan, hal tersebut terjadi karena faktor cuaca yang mengganggu produksi beras sehingga pasokan beras menurun serta infrastruktur dan akses yang cukup sulit dalam penyaluran beras.
Oleh karenanya, Rini Andrida menyebutkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi kenaikan harga diantaranya menambah pasokan dan jaringan pengecer Beras SPHP, mengoptimalkan penyaluran beras SPHP baik melalui pasar tradisional maupun di ritel modern, melakukan GPM atau pasar murah yang masif dan tepat sasaran bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pemda, mempercepat proses penyaluran Bantuan Pangan alokasi Agustus dan Oktober.
Kemudian membentuk satgas untuk pasar murah di beberapa wilayah, mendorong terbentuknya kios dan outlet pangan, serta mendorong sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan di lapangan.
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, Plt. Sestama BAPANAS, Sarwo Edhy meminta peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi over supply, mengimbau agar setiap kepala daerah memanggil manajemen ritel modern untuk mendisiplinkan penerapan HET di beras medium dan premium.
Selanjutnya, mengimbau pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota agar mengambil inisiatif untuk membuat rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, lalu diangkat ke level provinsi untuk dilakukan kerjasama antar daerah.
Sementara itu, terkait terjadinya kenaikan IPH di sejumlah wilayah, Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, meminta agar seluruh kepala daerah terus mengecek dan memantau harga-harga di lapangan.
“Cek kembali (harga-harga) di lapangan, jangan sampai kendor. Antisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat” ucap Tomsi Tohir. (kmf)
