JAKARTA – Penegakan hukum yang bersih dan adil merupakan kunci utama dalam memberantas korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai institusi hukum diminta untuk selalu menjaga independensinya di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Yuni Artha Manalu meminta kepada Kejagung dapat menjaga independensinya dan terus memprioritaskan penegakan hukum yang transparan dan adil.
“Kita tahu bahwa hukum di negara ini sedang tidak baik-baik saja. Institusi yang berani saat ini dalam mengungkap kasus korupsi berskala besar hanya Kejaksaan Agung,” kata Yuni Artha dalam Diskusi publik terkait kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat, 27 September.
Kondisi hukum yang saat ini dinilai berada di titik nadir juga diaminkan praktisi hukum dari tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selentinus. Dia menegaskan penegakan hukum di era Jokowi telah hancur karena KPK merosot.
“Penyembunyian para tersangka dan yang memiliki nama besar masuk jadi tersangka karena perbedaan politik,” kata Petrus.
