BANDARLAMPUNG- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bandarlampung urun rembuk terkait sosok yang Calon Walikota Bandar Lampung yang bakal didukung di Pilkada serentak November 2024 mendatang.
“Kami DPC HNSI Kota Bandarlampung, turut mencermati seluruh nama beredar, dan kami pun tak ingin berpangku tangan. Tangan kami ikut ‘gatal’ terus terang saja, tak tinggal diam begitu saja mencermati seluruh nama beredar ini. Kami mau cari, walikota dan wakil walikota yang sayang nelayan. Ingatlah selalu, nenek moyang kita seorang pelaut,” ujar Sekretaris DPC HNSI Bandarlampung Dr (cand) Andri Meyrdian Syarif, S.H.,MH lewat keterangan tertulis (27/5/24)
Ia menyebut bahwa HNSI Bandar Lampung yang membina sedikitnya 1.500-an warga nelayan berharap seluruh bakal calon hingga yang nanti beruntung ditetapkan sebagai cawalkot – cawawalkot, sejak dini menyertakan tegas dalam visi misi, bunyi keberpihakan senyata-nyatanya antara lain kepada kepentingan kaum nelayan.
“Terutama kepada calon walikota, yang wajib punya visi misi, kami mintakan mencantumkan poin-poin pokok pikiran dan program kerja bila menang terpilih Pilkada Serentak 2024, terkait hajat hidup orang banyak sektor nelayan, baik nelayan tangkap dan nelayan budidaya skala rumah tangga, skala kecil menengah, dan skala industri, mau pun buruh nelayan. Kami mau tahu, kami mau pelajari, yang beruntung kami akan dukung,” ucap prianyamg berprofesi sebagai advokat itu.
Andri menggarisbawahi, kini selain problem pokok pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial ekonomi, dan hak asasi lainnya, nelayan tradisional terutama di kawasan pesisir Bandarlampung masih terus digelayuti hantu bernama reklamasi.
“Soal reklamasi, kami prinsipnya gak menolak, asalkan ekosistem lingkungan diperhatikan ketat seketat-ketatnya, agar tak mengganggu tangkapan ikan nelayan. Dan atau, nelayan dicarikan solusi jika hal tersebut mengganggu tangkapan ikan untuk mereka cari nafkah. Jangan nanti begitu menang terpilih laju mau basing-basing atas nama relasi kuasa, nanti kualat,” kata Sekretaris BPW PAI Lampung itu.
Satu perihal, imbuh Andri, terkait keberadaan dan beroperasnya kapal tongkang batubara yang hilir mudik di jalur tangkapan nelayan, menurutnya hal itu juga sangat mengganggu.
Dalam kacamata HNSI Kota Bandarlampung, keberpihakan pemerintah pusat-daerah atas nasib dan masa depan nelayan, dalam hal ini di Bandarlampung mesti harus terus digenjot.
Asuransi jiwa dan asuransi usaha nelayan, mesti dipertebal semisal dengan asuransi pendidikan anak nelayan.
“Terutama pada fokus nelayan miskin dan buruh nelayan,” pungkasnya. (*/dit)
