LAMPUNG- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap kepada Pemerintah Pusat mendukung beberapa program Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (11/04/2022).
Adapun beberapa program Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023. Pertama, Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi di Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
Kedua, Pengembangan Kawasan Sentra Usaha Pangan dan Holtikultura Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketiga, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Keempat, Pengembangan Kawasan Peternakan Kambing Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu.
Kemudian kelima, Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. Keenam, Pembangunan Rumah Susun bagi ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Lampung Selatan. Ketujuh, Pembangunan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja di Kabupaten Lampung Selatan. Kedelapan, Pengembangan Pelabuhan Mesuji/ Tanah Merah. Kesembilan, Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Mesuji/ Tanah Merah. Dan kesepuluh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung Lintas Kabupaten Pesawaran Kota Bandar Lampung.
”Beberapa program tersebut yang telah kami usulkan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera beberapa waktu yang lalu,” kata Gubernur Lampung.
Selain usulan pembangunan tersebut, lanjut Gubernur Lampung ada beberapa program inovasi dan terobosan daerah untuk penguatan ekonomi Lampung. Terdiri, Pertama, kerjasama perdagangan Provinsi Lampung dengan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan.
Kedua, implementasi Program Kartu Petani Berjaya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani. Ketiga, Program Pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan BUMDes dan Smart Village dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
Keempat, Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Agro Wisata/Eco Wisata, Lampung Kaya Festival serta Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC).
Kelima, Pengembangan Bandara Radin Inten II, Pekon Serai/Taufik Kiemas, dan Gatot Subroto;. Keenam Mendorong Percepatan terwujudnya Wilayah Metropolitan Bandar Lampung Raya;
Sejak tahun 2019 hingga saat ini Provinsi Lampung sudah berhasil memperoleh 68 penghargaan dari berbagai pihak, yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan ke depan. Diantaranya, Kinerja positif di mata publik atas keberhasilan dalam membangun Lampung (9 Gubernur terbaik); Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi Padi. padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47%, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani;
Kemudian, Teknologi Tepat Guna Nasional XXII dengan memperoleh penghargaan juara III Nasional; Angka Kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN); Dan, Mensupport program Pertashop dari PT.Pertamina dan lain-lainnya.
”Pada Musrenbang 2022 ini, saya berpesan agar forum strategis hari ini dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai solusi gagasan guna menjawab isu dan tantangan pembangunan daerah kedepan,” pesannya.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung terhadap RKPD Tahun 2023, terutama dalam hal pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. SH, MH berpesan, pembangunan dikatakan berhasil dengan baik jika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (poleksosbudhankam) berjalan dengan baik.
Empat bagian besar dari Musrenbang yang harus dicermati, yakni menuntaskan covid-19, memulihkan ekonomi, membangun komitmen yang sama dari pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan, dan Evaluasi RKPD dilakukan terus menerus.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Drs.Oktorialdi, MA, Ph.D memaparkan kondisi ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2023, kemudian rencana kerja pemerintah yang sejalan dengan pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2023.(kmf)
