Lampung Tengah – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke masyarakat, hal itu dilakukan guna menyerap aspirasi yang ada di masyarakat dalam kinerja giat reses.
Hal tersebut juga dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim S.H mengunjungi masyarakat Pubian, Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.
“Kegiatan reses ini merupakan kerja yang dilakukan diluar masa sidang, dengan begini kerja sebagai wakil rakyat yang turun ke lapangan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen di dapil masing-masing seperti kita di dapil 7 Kabupaten Lampung Tengah,” ujarnya, Minggu (27/02/22).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan apa pun yang menjadi aspirasinya.
“Dengan masyarakat menyampaikan aspirasi yang nantinya akan kami tampung, dan juga menjadi bahan untuk disampaikan ke pusat hal itu dapat membantunya dan semoga dapat menyelesaikan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat,” tambahnya.
Fitri salah satu warga Sendang Agung yang mengeluhkan kelangkaan minyak goreng yang saat ini menjadi permasalahan nasional khususnya Provinsi Lampung juga.
“Pak, bagaimana dengan minyak goreng ini? Karena saya butuh minyak goreng yang lebih besar jumlahnya untuk usaha gorengan saya. Tapi di pasar harga minyak naik tajam pak sampai dua kali lipat harganya dan kalau pun ada pembeliannya di batasi hanya dua liter,” tanya Fitri.
Fadhil sapaan akrabnya mengatakan pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk dapat menyikapi persoalan tentang kelangkaan minyak goreng ini.
“Masalah minyak ini bukan cuma kita saja, tapi menjadi masalah nasional yang daerah provinsi lainnya juga merasakan hal yang sama. Dan tentunya pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng ini, masyarakat harus sabar dahulu kita cari bersama apa yang menjadi sebab dari langkanya minyak goreng ini,” tutupnya.
Di akhir kegiatan reses juga Fadhil menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. (*)
