Kredit Triliunan ke Perusahaan CT Corp, YLPK Perari Soroti Pengawasan Bank Mandiri yang Lemah

JAKARTA – Pemberian kredit bernilai triliunan rupiah semestinya berjalan beriringan dengan pengujian risiko yang ketat. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Trans Retail Indonesia (PT TRI), perusahaan dalam kelompok usaha CT Corp, justru memperlihatkan sejumlah persoalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tertanggal 9 Desember 2025, BPK menemukan kelemahan dalam analisis kemampuan pembayaran debitur serta verifikasi aset yang dijadikan agunan. Nilai fasilitas kredit yang disetujui mencapai Rp5,6 triliun.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Perari, Hefi Irawan menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama menyangkut kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban manajemen risiko perbankan.

“Bank Mandiri seharusnya tidak hanya melihat besarnya kelompok usaha atau reputasi perusahaan ketika memberikan kredit dalam jumlah triliunan rupiah. Kemampuan debitur membayar pinjaman dan kondisi agunan harus diperiksa secara cermat. Prinsip kehati-hatian tidak boleh dikalahkan oleh besarnya nilai transaksi,” ujar Hefi Irawan kepada wartawan, Jakarta, 22 November.

PT TRI sebelumnya mengajukan fasilitas Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp5,2 triliun melalui surat nomor 002/TRI/DIR/V/24 pada 6 Mei 2024. Namun, berdasarkan Nota Analisis Kredit nomor CBG.CB1/CC5.560/2024 tertanggal 22 Mei 2024, Komite Kredit Kategori A.1 Segmen Corporate menyetujui plafon Rp5,6 triliun pada 27 Mei 2024.

Dengan demikian, nilai persetujuan meningkat Rp400 miliar dari permohonan awal. Proses pengajuan hingga persetujuan berlangsung kurang dari satu bulan.

Per 31 Desember 2024, baki debit kredit tersebut tercatat sebesar Rp4,17 triliun. Kolektibilitasnya masih berada pada kategori 1 atau lancar, dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp43,01 miliar.

Namun, status lancar tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan mengenai kualitas proses pemberian kredit.

Analisis Kemampuan Bayar Dipertanyakan

BPK menilai analisis kredit Bank Mandiri belum mempertimbangkan secara memadai tren penurunan volume penjualan, arus kas operasional, serta berkurangnya jumlah gerai PT TRI.

Ketiga indikator tersebut merupakan faktor penting untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Penurunan aktivitas usaha dapat memengaruhi pendapatan, likuiditas, hingga kapasitas perusahaan membayar pinjaman.

Dua Aset Agunan Menjadi Sorotan

Persoalan lain ditemukan dalam pemeriksaan fisik terhadap dua aset yang dijadikan jaminan kredit pada 8 Mei 2025.

Aset pertama berada di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Properti dengan nilai pasar Rp80,47 miliar tersebut ternyata berupa lahan kosong tanpa bangunan. Warga sekitar memanfaatkannya sebagai tempat parkir kendaraan dan peternakan.

Sementara itu, aset di kawasan Sam Ratulangi, Manado, memiliki nilai pasar Rp124,85 miliar. Pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa aset tersebut tidak berfungsi sebagaimana aset produktif.

Nilai kedua aset mencapai sekitar Rp205,32 miliar. Kondisi fisiknya memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan proses verifikasi dan pemutakhiran penilaian agunan oleh bank.

“Temuan mengenai kondisi agunan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Bank harus memastikan bahwa aset yang dijadikan jaminan benar-benar sesuai dengan dokumen dan nilai yang digunakan dalam analisis kredit. Jika verifikasi tidak dilakukan secara memadai, risiko yang ditanggung bank bisa menjadi lebih besar,” kata Hefi Irawan.

BPK Minta Bank Mandiri Berbenah

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan manajemen Bank Mandiri memperbaiki pedoman analisis kredit, termasuk mewajibkan analisis sensitivitas dan proyeksi arus kas dalam berbagai skenario, termasuk kondisi terburuk.

Bank juga diminta memperkuat pemeriksaan fisik dan memperbarui nilai agunan secara berkala. Setiap perubahan plafon kredit dari permohonan awal harus disertai justifikasi tertulis yang memadai.

Selain itu, BPK merekomendasikan peninjauan kembali klasifikasi kolektibilitas serta kecukupan CKPN dengan mempertimbangkan risiko yang teridentifikasi.

Dengan fasilitas kredit mencapai Rp5,6 triliun, persoalan ini bukan sekadar hubungan bisnis antara bank dan debitur. Ada tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan setiap keputusan pembiayaan didasarkan pada analisis yang cermat.

Sebab, dalam bisnis perbankan, kepercayaan tidak hanya diukur dari kemampuan menyalurkan kredit, tetapi juga dari ketelitian mengelola risiko dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.