JAKARTA – Sungguh, saya enggan membahas persoalan dan dinamika politik Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, termasuk namanya yang belakangan muncul sebagai calon kuat Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dalam politik, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Dinamika dan kritik terhadap pejabat publik merupakan hal biasa. Namun, ada batas yang tidak boleh dilanggar: jangan menyeret anak ke dalam pertarungan politik orang dewasa.
Pada Jumat, 20 November 2026, saya membaca pengakuan Dasco mengenai putrinya yang masih berusia 17 tahun dan diduga menjadi sasaran perundungan di media sosial akibat persoalan politik yang berkaitan dengan ayahnya.
Ada pernyataan Dasco yang sangat miris:
“Anak saya perempuan, baru 17 tahun. Dia tanya, ‘Pak, apa salah saya? Kenapa kemudian masalah bapak, saya ikut di-bully?’”
Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks DPR/MPR, Jumat (20/11/2026). Dasco mengaku kesulitan menjawab pertanyaan putrinya yang mempertanyakan mengapa dirinya ikut menjadi sasaran serangan di media sosial.
Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa menoleransi perundungan terhadap anak. Saya geram apabila benar ada pihak yang sengaja menjadikan seorang anak sebagai sasaran serangan politik.
Namun, persoalan ini bukan semata-mata karena anak Dasco yang diduga menjadi korban. Anak siapa pun, termasuk dari keluarga masyarakat biasa, harus mendapatkan perlindungan yang sama.
Anak tidak boleh dijadikan sasaran serangan hanya karena orang tuanya memiliki jabatan, pilihan politik, atau sedang menghadapi persoalan hukum maupun bisnis.
Menghina, mengancam, mempermalukan, dan menyerang mental anak bukanlah bentuk kritik politik. Jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan tersebut merupakan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Secara moral, saya menyebutnya biadab.
Anak 17 Tahun Masih Dilindungi Undang-Undang
Dasar hukum perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ketentuan tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya, putri Dasco yang berusia 17 tahun masih termasuk kategori anak dan berhak memperoleh perlindungan hukum.
Lantas, apakah perundungan dapat dipidana? Bisa, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlu dipahami, tidak setiap komentar negatif atau kritik otomatis merupakan tindak pidana. Penilaiannya bergantung pada isi, bentuk, tujuan, dampak, serta unsur hukum dari perbuatan tersebut.
Penghinaan yang memenuhi unsur delik, ancaman, intimidasi, penyebaran informasi pribadi secara melawan hukum, maupun bentuk kekerasan lainnya dapat berpotensi masuk ke ranah pidana.
Apabila pelakunya juga masih anak, penanganannya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, perlindungan korban harus berjalan seiring dengan proses hukum yang adil bagi semua pihak.
Dasco Harus Melindungi Putrinya dan Memperjuangkan Anak Indonesia
Menurut saya, Dasco memiliki dua tanggung jawab sekaligus: sebagai ayah dan sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sebagai ayah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan putrinya merasa aman, didengarkan, dan tidak menyalahkan dirinya sendiri atas persoalan politik yang bukan tanggung jawabnya.
Jika perundungan menimbulkan tekanan emosional, pendampingan psikologis perlu dipertimbangkan. Bukti-bukti seperti tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, serta waktu kejadian juga harus disimpan untuk kepentingan pelaporan apabila ditemukan unsur pidana.
Dasco juga dapat meminta platform media sosial menghapus konten yang melanggar aturan dan melindungi informasi pribadi putrinya.
Namun, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco sebaiknya tidak berhenti pada persoalan keluarganya sendiri. Pengalaman ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan seluruh anak Indonesia.
Kritik terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik merupakan hak masyarakat. Namun, menghina, mengancam, atau menyerang anak pejabat karena persoalan politik orang tuanya bukanlah bagian dari demokrasi yang sehat.
Dasco sebelumnya juga menyampaikan komitmen untuk mendorong revisi kedua undang-undang terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Komitmen tersebut patut didorong agar diwujudkan melalui langkah nyata, terutama dalam pencegahan perundungan siber, pendampingan korban, dan penegakan hukum yang adil.
KemenPPPA, KPAI, dan Komnas Perlindungan Anak Harus Bertindak
Apabila benar terjadi perundungan terhadap putri Dasco, tiga lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak seharusnya segera merespons.
Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kementerian ini perlu memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
Melalui layanan SAPA 129, masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaporan juga dapat dilakukan oleh pihak yang mengetahui kejadian tersebut.
Kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagai lembaga negara independen, KPAI memiliki peran mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI perlu menelaah persoalan ini, memastikan hak korban terlindungi, serta mendorong koordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Ketiga, Komnas Perlindungan Anak. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak ini juga dapat memberikan pendampingan, advokasi, dan perhatian terhadap dugaan perundungan tersebut.
Perlu ditegaskan, KPAI dan Komnas Perlindungan Anak memiliki kedudukan serta kewenangan berbeda. Namun, keduanya dapat berkontribusi dalam mendorong perlindungan korban.
Saya berharap respons ketiga lembaga tersebut tidak sekadar berupa pernyataan kecaman. Mereka perlu memastikan apakah perundungan masih berlangsung, apakah korban membutuhkan pendampingan, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti.
Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada simpati. Harus ada tindakan nyata.
Negara Harus Melindungi Semua Anak
Menurut saya, persoalan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki perlindungan anak di Indonesia.
Anak pejabat publik tidak boleh dirundung karena jabatan atau pilihan politik orang tuanya. Begitu pula anak masyarakat biasa yang tidak memiliki akses kepada pejabat negara.
Perlindungan hukum harus berlaku sama, tanpa membedakan latar belakang keluarga, kedudukan orang tua, maupun kemampuan ekonomi.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika korban berasal dari keluarga pejabat. Negara harus hadir bagi seluruh anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan.
Perundungan bukan persoalan sepele. Dampaknya dapat merusak rasa aman, kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan masa depan seorang anak.
Kebebasan berekspresi bukan kebebasan untuk menyakiti dan merendahkan martabat orang lain. Kritik politik harus diarahkan kepada pihak yang memang memiliki tanggung jawab politik. Jangan menyeret anak-anak yang tidak terlibat.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa anak berusia 17 tahun masih dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dasco memiliki tanggung jawab melindungi putrinya, sementara KemenPPPA, KPAI, dan Komnas Perlindungan Anak harus memberikan perhatian serta mendorong penanganan sesuai hukum.
Di sisi lain, Dasco patut menjadikan pengalaman ini sebagai dorongan untuk memperkuat perlindungan seluruh anak Indonesia, bukan hanya anak-anak dari keluarga pejabat.
Jangan jadikan anak sebagai korban pertarungan politik orang dewasa. Lindungi anak-anak Indonesia, siapa pun orang tuanya.
Jakarta, 21 November 2026
Salam,
Sugiyanto (SGY)-Emik







