JAKARTA – Sebidang tanah seluas kurang lebih 42 hektare di Cisauk, Serpong, Tangerang, kini menjadi persoalan hukum. Tanah yang diklaim sebagai aset Yarumtani, milik Kementerian Pertanian, diduga telah diperjualbelikan kepada sejumlah pihak tanpa persetujuan pihak yang berhak.
Dalam dokumen dan informasi hukum yang disampaikan pihak Yarumtani, transaksi tersebut disebut melibatkan PT Ustraindo. Sejumlah nama besar juga muncul dalam rangkaian informasi itu, antara lain BPN Kabupaten Tangerang, Ciputra Group, dan Lippo Group.
Namun, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa membeli dan siapa menjual. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang berwenang mengalihkan tanah tersebut, dan atas dasar hukum apa transaksi itu dilakukan?
Pertanyaan itu menjadi penting karena pihak Yarumtani mengaku memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht terkait kepemilikan tanah tersebut.
Jika benar terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, riwayat transaksi dan peralihan hak atas tanah itu perlu diperiksa secara cermat. Sebab, dalam urusan pertanahan, sebuah sertifikat bukan sekadar lembaran administrasi. Di dalamnya terdapat riwayat hak, kewenangan, dan tanggung jawab hukum.
Atas dugaan tersebut, Yarumtani melalui kuasa hukumnya telah melaporkan persoalan ini ke Polda Metro Jaya pada 10 Agustus 2026.
Laporan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh rangkaian transaksi, termasuk dugaan tindak pidana dalam proses jual beli maupun peralihan hak atas tanah tersebut.
Tiga persoalan yang perlu dibuka
Setidaknya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengusutan perkara ini.
Pertama, legalitas penjualan tanah. Siapa yang memberikan kewenangan kepada PT Ustraindo untuk menjual lahan tersebut? Apakah ada persetujuan dari pihak yang secara hukum berhak atas tanah itu? Dokumen apa yang menjadi dasar transaksi?
Kedua, riwayat sertifikat dan peralihan hak. Proses penerbitan, pemecahan, perubahan data, hingga peralihan sertifikat perlu ditelusuri. Apakah seluruh tahapan administrasi telah berjalan sesuai ketentuan hukum pertanahan?
Ketiga, tanggung jawab para pihak. Siapa yang mengetahui, terlibat, memberikan persetujuan, atau memperoleh manfaat dari transaksi tersebut? Semua perlu diperiksa berdasarkan alat bukti dan kewenangan masing-masing.
Ridwan: Investasi tak boleh mengalahkan kepastian hukum
Kuasa hukum Yarumtani, Ridwan, menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh kliennya bukan untuk menghambat investasi ataupun menyerang kelompok usaha tertentu.
Menurut dia, persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang berhak atas tanah, termasuk aset yang diklaim sebagai milik negara.
“Perjuangan ini bukan untuk menghambat investasi, bukan pula untuk menyerang kelompok usaha tertentu,” ujar Ridwan dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis, 19 November.
Ia mengingatkan, besarnya investasi dan kekuatan modal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan hukum.
“Investasi sebesar apa pun tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, hak pihak yang berhak, dan perlindungan terhadap aset negara,” tegasnya.
Ridwan juga menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum hanya karena memiliki kekuatan modal atau pengaruh bisnis.
“Apabila benar terdapat transaksi yang dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa persetujuan pihak yang berhak, maka peristiwa tersebut harus diungkap dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Pada akhirnya, perkara tanah empat puluh dua hektare di Cisauk itu tidak cukup dijawab dengan menunjukkan dokumen jual beli atau sertifikat. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana hak atas tanah berpindah, siapa yang memiliki kewenangan mengalihkannya, dan apakah seluruh prosesnya sah menurut hukum.
Tanah itu kini menunggu jawaban. Bukan hanya dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan, tetapi juga dari aparat penegak hukum dan instansi pertanahan yang memiliki kewenangan.
Sebab, investasi membutuhkan kepastian. Dan kepastian hukum hanya dapat tumbuh jika aturan berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang besar kecilnya modal maupun pengaruh bisnis.







