BPK Temukan Kejanggalan Dividen Dua BUMD Bekasi, Saldo Laba Masih Minus

JAKARTA – Dalam dunia usaha, dividen biasanya menjadi tanda bahwa sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dan memiliki kemampuan untuk membagikan sebagian hasil usahanya kepada pemegang saham. Tetapi, bagaimana jika perusahaan justru masih menyimpan akumulasi kerugian?

Pertanyaan itu muncul dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kota Bekasi tertanggal 28 Mei 2026. BPK menemukan persoalan dalam pembagian dividen dari dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) dan PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda.

Persoalannya bukan semata-mata berapa rupiah yang diterima pemerintah daerah. Lebih mendasar dari itu: apakah perusahaan yang masih memiliki saldo laba negatif memang berhak membagikan dividen?

Laba yang belum menghapus kerugian

Pada PT Sinergi Patriot Bekasi, laporan keuangan tahun 2024 memperlihatkan keadaan yang sekilas tampak menggembirakan. Perusahaan mencatat laba bersih Rp698.066.783.

Namun, ada angka lain yang tidak kalah penting. Saldo laba perusahaan per 31 Desember 2024 masih negatif Rp4.801.108.920. Angka itu merupakan akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, keuntungan pada 2024 belum mampu menghapus kerugian yang telah menumpuk. Meski demikian, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan penggunaan laba, termasuk pembagian dividen, berdasarkan laporan keuangan tahun tersebut. Di sinilah BPK menemukan persoalan.

Keputusan pembagian dividen dilakukan ketika saldo laba perusahaan masih negatif. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.

Persoalan serupa di perusahaan migas

Keadaan yang lebih panjang ditemukan pada PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda. Berdasarkan Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah menerima dividen dari perusahaan tersebut sebesar Rp2.318.179.037.

Selain itu, terdapat pengurangan Pendapatan Diterima di Muka (PDD) sebesar Rp1.477.731.184. Dividen Rp2,318 miliar itu berasal dari penggunaan laba yang ditetapkan RUPS berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit.

Sementara PDD Rp1,477 miliar merupakan dividen yang dibagikan selama tiga tahun, yakni 2022 hingga 2024, berdasarkan keputusan RUPS atas laporan keuangan tahun 2022 sampai 2023.

Tetapi, ketika BPK menelusuri laporan keuangan PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda selama 2022 hingga 2024, ditemukan persoalan yang sama. Saldo laba perusahaan ternyata negatif. Artinya, akumulasi kerugian masih membayangi kondisi keuangan perusahaan ketika keputusan pembagian dividen ditetapkan.

BPK menilai keputusan RUPS sepanjang 2022 hingga 2025 yang menetapkan penggunaan laba, termasuk dividen, tidak sesuai dengan ketentuan apabila dilakukan ketika saldo laba perusahaan masih negatif.

Dividen di tengah kas yang terbatas

Ada satu hal lain yang membuat persoalan ini semakin menarik. Bukan hanya saldo laba yang negatif. Kondisi kas PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda per 31 Desember 2024 juga disebut sangat kecil.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan selama 2021 hingga 2024, kas yang tersedia bahkan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek. Di sini muncul persoalan tata kelola yang lebih mendasar.

Sebuah perusahaan tidak cukup hanya mencatat laba dalam satu tahun buku. Ia juga harus memiliki kemampuan keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya.

Dividen memang menjadi salah satu hak pemegang saham. Pemerintah daerah sebagai pemilik modal tentu berkepentingan memperoleh hasil dari investasinya. Namun, kepentingan menerima dividen tidak seharusnya mengabaikan kesehatan keuangan perusahaan.

Sebab, uang yang masuk ke kas pemerintah daerah belum tentu mencerminkan perusahaan yang sehat. Dan ketika saldo laba masih negatif, sementara kas tidak cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek, pertanyaan tentang dasar pembagian dividen menjadi semakin relevan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMD bukan sekadar berapa besar dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Yang lebih penting adalah apakah perusahaan mampu tumbuh, menjaga kesehatan keuangan, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.