JAKARTA – Obligasi daerah dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pemerintah daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Instrumen pembiayaan melalui pasar modal tersebut dapat menjadi tambahan investasi di luar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
President Director (Presdir) Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan kebutuhan pembangunan di daerah terus meningkat seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan alternatif pembiayaan agar berbagai proyek strategis tidak harus menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD tahunan.
Menurut Agus, pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik merupakan sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih cepat.
”Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat,” kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Agus yang juga menjabata sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini menilai, apabila pembangunan hanya mengandalkan mekanisme penganggaran APBD setiap tahun, proses penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik berpotensi berjalan lebih lambat. Padahal, masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan merata.
Agus menyebutkan, secara regulasi pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki landasan untuk menerbitkan obligasi daerah. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024, serta berbagai ketentuan teknis Kementerian Keuangan.
Namun, hingga kini instrumen pembiayaan tersebut belum terealisasi. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi pada akhirnya akan membebani APBD, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
”Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Selain melalui obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut dia, kekuatan industri BPD secara kolektif memiliki potensi besar untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam lima besar industri perbankan nasional. Sementara itu, total penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
”Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD,” katanya.
Presdir Bank Jakarta: Obligasi Daerah Jadi Solusi Percepatan Pembangunan





