Transparansi Pendidikan Pejabat Publik Mutlak, KAMAKSI Desak Uji Forensik Ijazah Anggota DPR, DPRD Hingga Direksi BUMN

JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak dilakukannya verifikasi menyeluruh dan uji forensik terhadap keabsahan ijazah anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan integritas, kredibilitas, serta akuntabilitas setiap individu yang menduduki jabatan strategis dan mengemban amanah publik.
‎
‎Desakan tersebut menguat seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat negara. Berdasarkan pemberitaan 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan.
‎
‎Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui KPU dan dapat ditelusuri masyarakat. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.
‎
‎Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dipandang sebagai polemik politik sesaat. Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan harus menjadi bagian dari standar integritas seluruh pejabat publik tanpa pengecualian.
‎
‎”Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan. Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut tertib administrasi, sementara pejabat publik tidak terbuka terhadap verifikasi.”
‎
‎”Jika seluruh dokumen pendidikan diperoleh secara sah, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegas Joko Priyoski.
‎
‎KAMAKSI menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Verifikasi perlu mencakup konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, serta pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan dokumen.
‎