JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah dan berpeluang menjadi Rising Giant, yakni kekuatan besar dunia yang berdaulat secara ekonomi dan politik. Indonesia, menurut visi tersebut, tidak boleh hanya menjadi pasar bagi negara lain atau pemasok bahan mentah, tetapi harus mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri dalam persaingan global.
Optimisme itu memiliki dasar kuat. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, posisi geografis strategis, dan pasar domestik yang potensial. Namun, semua modal tersebut tidak otomatis menghasilkan kemajuan. Diperlukan kebijakan konsisten, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.
Salah satu fondasi pentingnya adalah kemandirian pangan dan energi. Program swasembada pangan melalui penguatan pertanian, subsidi pupuk, dan peningkatan produktivitas menjadi strategis di tengah ketidakpastian geopolitik dan ancaman krisis pangan. Demikian pula sektor energi yang membutuhkan penguasaan teknologi, infrastruktur, dan distribusi, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan.
Di sektor industri, hilirisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah, sementara keuntungan pengolahan dinikmati negara lain. Namun, hilirisasi harus disertai transfer teknologi, penguatan industri nasional, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha dalam negeri. Jangan sampai Indonesia hanya menyediakan lahan dan tenaga kerja murah, sementara penguasaan modal dan keuntungan tetap berada di tangan pihak lain.
Reformasi ekonomi dan deregulasi juga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Namun, kemudahan berusaha harus tetap menjamin perlindungan pekerja, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Investasi seharusnya memperluas kesejahteraan, bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar berikutnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan kelompok rentan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah makanan atau penerima manfaat, tetapi juga kualitas pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, pengawasan distribusi, dan dampaknya terhadap perbaikan gizi.
Begitu pula peningkatan kesejahteraan ASN, TNI, dan Polri harus diikuti profesionalisme, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan tidak cukup melalui bantuan sosial. Negara perlu memperkuat pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses modal, dan perlindungan sosial agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Ambisi menjadi negara maju juga tidak mungkin tercapai tanpa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Komitmen Presiden Prabowo untuk menghadapi korupsi, penyelundupan, dan praktik ekonomi ilegal merupakan modal politik penting. Namun, masyarakat menunggu pembuktian melalui tindakan nyata.
Pemberantasan korupsi harus berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat, kelompok politik, maupun pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan besar. Penegakan hukum harus independen dan tidak menjadi alat melindungi kepentingan kelompok tertentu. Negara yang kuat bukan hanya negara dengan kekuasaan besar, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua.
Dalam politik domestik, gagasan persatuan nasional atau Indonesia Incorporated dapat menjadi kekuatan untuk menyatukan elemen bangsa dalam agenda pembangunan. Namun, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan kritik. Stabilitas memang diperlukan, tetapi demokrasi tetap membutuhkan perbedaan pendapat, kontrol publik, dan kebebasan menyampaikan aspirasi.
Di tingkat internasional, politik luar negeri bebas aktif memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui diplomasi perdamaian, kerja sama bilateral, dan hubungan multilateral tanpa terikat pada kepentingan satu kekuatan global.
Berbagai proyeksi ekonomi jangka panjang menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi besar menjelang 2050. Namun, proyeksi tersebut bukan jaminan. Keberhasilannya bergantung pada kualitas institusi, produktivitas, pendidikan, penguasaan teknologi, industrialisasi, dan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, optimisme pemerintah perlu dilihat secara proporsional. Masyarakat membutuhkan visi besar, tetapi juga menuntut hasil nyata. Daya beli, harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, masa depan generasi muda, dan keberlangsungan UMKM merupakan persoalan konkret yang tidak boleh tertutup oleh narasi pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi tidak bermakna apabila pendapatan masyarakat tidak meningkat. Investasi yang bertambah juga belum tentu membawa manfaat apabila kesempatan kerja semakin sulit diperoleh. Program sosial berskala besar harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk mengganggu ekosistem usaha kecil dan menengah.
Pada akhirnya, visi Indonesia sebagai Rising Giant harus diuji melalui kehidupan rakyat, bukan hanya pidato kenegaraan, target pertumbuhan ekonomi, atau ambisi menjadi kekuatan dunia. Ukurannya adalah semakin terbukanya lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta kehidupan yang aman dan berkeadilan.
Indonesia memiliki alasan kuat untuk optimistis. Namun, optimisme tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap persoalan. Kritik bukanlah pesimisme, dan evaluasi bukan berarti menolak pembangunan. Justru melalui pengawasan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Menjadi Rising Giant bukan sekadar tentang seberapa besar Indonesia di mata dunia, melainkan seberapa kuat negara ini berdiri di atas kesejahteraan rakyatnya sendiri. Raksasa yang sesungguhnya bukan hanya negara yang disegani bangsa lain, tetapi negara yang mampu membuat rakyatnya hidup bermartabat, memperoleh keadilan, dan memiliki masa depan lebih baik.
Penulis :Ical Syamsudin, S.H.
Sekjen GARUDA 08 & DPN Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI
