JAKARTA — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan dan pelayanan publik di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
KAMAKSI menilai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan manusia, perbaikan transportasi publik, hingga tata kelola keuangan menjadi modal penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan berbagai capaian tersebut layak diapresiasi. Namun, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“KAMAKSI mengapresiasi capaian Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Namun, apresiasi ini juga menjadi dorongan agar pemerintah terus bekerja secara konsisten, transparan, dan akuntabel, dengan mengutamakan kepentingan warga Jakarta,” ujar Joko.
Sejumlah indikator menjadi perhatian KAMAKSI dalam menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,21 persen sepanjang 2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta mencapai 85,05 pada 2025, meningkat dibandingkan 84,15 pada 2024. Angka tersebut menempatkan Jakarta pada posisi tertinggi secara nasional.
Ketiga, dari sisi tata kelola keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025.
Keempat, penggunaan transportasi publik juga menunjukkan peningkatan. Hingga September 2026, jumlah penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kelima, persentase penduduk miskin di Jakarta turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026. Capaian ini menjadi perhatian karena angka kemiskinan Ibu Kota untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Keenam, realisasi investasi Jakarta mencapai Rp173,6 triliun hingga triwulan II 2026, atau sekitar 17,2 persen dari total investasi nasional.
Data tersebut, yang disebut bersumber dari publikasi resmi Pemprov DKI Jakarta dan laporan kinerja pemerintah daerah, menunjukkan perkembangan pada sejumlah indikator pembangunan. Meski demikian, dampak nyata dan pemerataan manfaatnya tetap perlu dievaluasi secara berkala.
Joko menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, persoalan kemacetan, banjir, polusi udara, pengelolaan sampah, ketimpangan sosial, serta pemerataan kesempatan kerja masih membutuhkan penanganan serius dan terukur.
“Prestasi sejati bukan hanya dilihat dari angka dan penghargaan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat. KAMAKSI mendorong agar setiap program pembangunan disertai transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, serta indikator keberhasilan yang dapat diakses publik,” tegasnya.
KAMAKSI juga berharap sinergi antara Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dengan DPRD, perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dunia usaha, serta masyarakat terus diperkuat.
Menurut KAMAKSI, kolaborasi tersebut penting agar pembangunan Jakarta berjalan berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara nyata.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Ibu Kota tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator makro, tetapi juga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan.
