JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menghadirkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kabinet: apakah kesibukan pemerintah sudah menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat?
Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Oktober 2026 menyajikan gambaran kritis mengenai kinerja pemerintahan. Penilaian terhadap para menteri memperlihatkan kesenjangan yang lebar. Apresiasi publik terkonsentrasi pada sejumlah nama, sedangkan beberapa pejabat lainnya menghadapi penilaian negatif yang tajam.
Temuan tersebut bukan sekadar urusan siapa memperoleh apresiasi dan siapa menerima kritik. Persoalan yang lebih penting adalah mengapa pengakuan terhadap kinerja kabinet tidak merata, sementara pemerintah menjalankan beragam program yang diklaim sebagai prioritas nasional.
Ketika kinerja kabinet tidak dikenali secara merata
Dalam laporan CELIOS, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono termasuk nama yang menonjol dalam pemeringkatan persepsi masyarakat.
Namun, laporan itu juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap banyak menteri lainnya turun tajam dibandingkan sejumlah nama yang memperoleh pengakuan lebih besar.
Kondisi ini membuka pertanyaan mengenai kemampuan kementerian menerjemahkan program menjadi hasil yang terlihat dan dirasakan masyarakat.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang terserap, atau frekuensi pejabat menyampaikan pernyataan di depan publik. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan yang dihasilkan: apakah lapangan kerja bertambah, layanan publik membaik, biaya hidup lebih terkendali, dan persoalan masyarakat terselesaikan.
Menteri yang memperoleh apresiasi tetap perlu menunjukkan capaian terukur. Sebaliknya, pejabat yang menghadapi penilaian negatif harus diberi ruang untuk menjelaskan kendala, sekaligus dituntut membuka bukti kinerjanya.
Energi, kehutanan, dan HAM menjadi medan evaluasi
Laporan CELIOS menyoroti sejumlah persoalan sektoral yang berkaitan dengan kepemimpinan Bahlil Lahadalia di bidang energi, Raja Juli Antoni di bidang kehutanan, serta Natalius Pigai di bidang hak asasi manusia.
Di sektor energi, persoalan yang diangkat mencakup ketergantungan pada energi fosil, arah transisi energi, serta dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan. CELIOS juga mengkritik potensi konflik lahan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sejumlah proyek pembangunan.
Kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar: transisi energi tidak cukup dinilai dari besarnya target investasi atau kapasitas pembangkit yang direncanakan. Kebijakan juga perlu diuji dari konsistensi regulasi, dampak lingkungan, perlindungan masyarakat adat, dan distribusi manfaat ekonominya.
Di bidang kehutanan, laporan menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai terlalu berorientasi pada penanganan setelah kebakaran terjadi. Padahal, persoalan tersebut menuntut pencegahan, penegakan hukum, pengawasan korporasi, serta kesiapan menghadapi kemarau panjang.
Sementara itu, evaluasi terhadap sektor hak asasi manusia perlu menguji apakah perlindungan hak warga benar-benar terwujud dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Ukurannya bukan semata pernyataan pejabat, melainkan efektivitas penyelesaian pengaduan, perlindungan kelompok rentan, serta akuntabilitas aparat dan institusi negara.
Berbagai kritik tersebut merupakan penilaian CELIOS yang perlu diuji melalui data sektoral, tanggapan kementerian terkait, dan bukti pelaksanaan kebijakan. Namun, substansinya jelas: kebijakan publik tidak cukup dinilai dari janji, melainkan dari konsekuensi nyata yang ditimbulkannya.
Pendidikan dan pangan: program besar belum tentu menjawab kebutuhan dasar
CELIOS juga mengangkat persoalan pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru, ketersediaan tenaga pengajar di daerah tertinggal, hingga pembiayaan dan kualitas pembelajaran.
Laporan tersebut mengkritik kebijakan yang dinilai belum memprioritaskan kebutuhan dasar pendidikan secara merata. Ketersediaan fasilitas, buku, guru berkualitas, dan dukungan bagi tenaga pendidik menjadi persoalan yang harus diperiksa bersamaan dengan berbagai program baru.
Dalam sektor pangan dan gizi, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada besarnya cakupan program atau jumlah penerima manfaat. Pemerintah perlu memastikan mutu layanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya menimbulkan masalah baru atau mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat.
Di sinilah perbedaan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif menjadi penting. Program bisa saja berjalan sesuai jadwal, tetapi belum tentu menghasilkan dampak sesuai tujuan.
Rapor merah bukan pengganti audit kinerja
Survei CELIOS perlu dibaca secara proporsional. Pengumpulan data masyarakat umum dilakukan melalui pendekatan non-probabilitas dengan pembobotan, sedangkan responden ahli dijangkau menggunakan metode snowball sampling.
Karena itu, hasil survei memberikan gambaran tentang persepsi responden yang diteliti, bukan bukti final bahwa seorang menteri berhasil atau gagal menjalankan seluruh mandatnya.
Penilaian tersebut perlu dilengkapi data capaian program, realisasi anggaran, indikator layanan, hasil audit, dan penjelasan kementerian. Pemerintah juga perlu menjawab kritik secara terbuka agar publik dapat membedakan persoalan komunikasi, kendala implementasi, dan kegagalan kebijakan.
Pendekatan ini penting untuk menghindari dua kekeliruan sekaligus: menganggap penilaian positif sebagai bukti mutlak keberhasilan dan memperlakukan penilaian negatif sebagai bukti otomatis adanya pelanggaran.
Prabowo perlu menguji kabinet dengan indikator yang terbuka
Bagi Presiden Prabowo, laporan CELIOS dapat menjadi salah satu bahan evaluasi kabinet, tetapi tindak lanjutnya harus lebih konkret daripada sekadar mempertahankan atau mengganti sejumlah nama.
Setiap kementerian perlu diminta memaparkan target yang telah dicapai, program yang tertinggal, anggaran yang digunakan, dan dampak yang diterima masyarakat. Hasil evaluasi sebaiknya diumumkan secara berkala agar publik dapat menilai perkembangan kinerja pemerintah secara objektif.
Jika sebuah kementerian gagal memenuhi target, pemerintah perlu menjelaskan penyebab dan langkah perbaikannya. Jika suatu program dinilai berhasil, klaim tersebut juga harus didukung data yang dapat diverifikasi.
Perombakan kabinet tanpa pembenahan sistem pengawasan hanya berisiko mengulang persoalan yang sama dengan pejabat berbeda.
Pada akhirnya, rapor CELIOS mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan banyaknya program, besarnya anggaran, atau kuatnya citra politik para pejabat.
Ukuran yang sesungguhnya adalah apakah kebijakan menghasilkan kehidupan yang lebih baik, layanan publik yang lebih adil, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kabinet tidak cukup sibuk bekerja. Kabinet harus mampu membuktikan hasil kerjanya. Dan ketika hasil itu dipertanyakan, jawaban terbaik bukan pembelaan politik, melainkan data, transparansi, dan perbaikan nyata.
Kabinet Sibuk, Rapor Berisik: CELIOS Soroti Kinerja Bahlil dan Pigai
