METRO — Pemerintah Kota Metro meraih Juara I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang berlangsung Kamis (24/9/2026).
Agenda tersebut digelar bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Capaian itu merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Pemkot Metro dalam menjalankan program pengendalian inflasi selama 2025.
Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan secara konsisten oleh berbagai pihak.
“Capaian Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera dalam TPID Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kinerja TPID selama 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan dokumen kinerja yang disampaikan Pemerintah Kota Metro pada Februari 2026,” ujar Bambang.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Stabilitas harga berkaitan dengan sejumlah aspek, mulai dari produksi, ketersediaan barang, distribusi hingga kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok.
Karena itu, Pemkot Metro membangun koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, perbankan hingga daerah mitra.
“Yang paling penting, penghargaan ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai pencapaian administratif. Pengendalian inflasi harus benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Bambang mengatakan, keberhasilan pengendalian inflasi dapat terlihat dari terjaganya ketersediaan kebutuhan pokok, stabilnya harga, lancarnya distribusi serta terlindunginya daya beli masyarakat.
“Ketika harga kebutuhan pokok terjaga, pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar dan daya beli masyarakat terlindungi, maka di situlah kebijakan pengendalian inflasi memiliki makna yang sesungguhnya,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Metro juga memperkuat kerja sama dengan daerah lain. Sepanjang 2025, kerja sama antardaerah dilakukan bersama Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas Kota Metro dengan daerah penghasil maupun mitra strategis, terutama dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas.
“Kedepan, kita akan terus memperkuat pengendalian inflasi berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Koordinasi harus semakin responsif, kerja sama antardaerah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Kulon Progo, sepanjang 2025 untuk memperkuat konektivitas dengan daerah penghasil maupun mitra strategis, agar dapat semakin diperluas, inovasi harus mampu menyelesaikan persoalan, dan setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas,” ungkap Bambang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung yang selama ini mendukung penguatan TPID Kota Metro, termasuk dalam membangun koordinasi serta kerja sama dengan daerah lain.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan sistem yang mampu membaca perubahan kondisi secara cepat sehingga pemerintah dapat mengambil langkah sebelum gejolak harga berdampak lebih luas.
“Keberhasilan pengendalian inflasi harus dibangun melalui sistem yang mampu membaca perubahan kondisi secara cepat sehingga pemerintah dapat mengambil langkah sebelum gejolak harga memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Metro, Anggraini, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur.
Ia menyebut penilaian TPID Award tidak hanya melihat angka inflasi, tetapi juga mencakup proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Juara I TPID tingkat kabupaten/kota wilayah Sumatera merupakan hasil dari rangkaian proses pengendalian inflasi yang dilakukan secara terukur. Dalam TPID Award, yang dinilai bukan hanya angka inflasi, tetapi juga proses, program unggulan, serta output dan outcome dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah,” jelasnya. (Adv)
