POLMAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit anggaran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Polewali Mandar.
Desakan ini muncul menyusul banyaknya laporan dugaan penyimpangan dalam penyaluran beasiswa, yang seharusnya ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
Founder LBH Pendidikan, Fuad Adnan, menegaskan bahwa laporan-laporan yang diterima masyarakat semakin memperlihatkan adanya masalah besar dalam distribusi beasiswa PIP.
“Saya kira memang BPK seharusnya segera melakukan audit di semua wilayah, termasuk Polman. Banyak siswa miskin yang akhirnya kehilangan haknya karena penyimpangan ini,” kata Fuad dalam pernyataan resminya, dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.
Fuad mendesak BPK untuk melaksanakan audit investigatif guna mengungkap potensi tindak pidana di balik penyaluran beasiswa tersebut. “Publik perlu tahu jumlah kerugian negara dan siapa yang harus bertanggung jawab. Penyimpangan ini bukan hanya soal administrasi, pasti ada aktor yang mengambil keuntungan,” tegas Fuad.
Program beasiswa PIP di Polewali Mandar menjadi sorotan karena diduga disalurkan kepada anak-anak pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin. Beasiswa PIP juga diduga menjadi alat politik bagi calon Bupati Polewali Mandar, Dirga Singkarru. Tim suksesnya dituduh memanfaatkan beasiswa ini untuk mendapatkan dukungan politik.
