LAMPUNG- Bahas 12 raperda inisiatif, DPRD Lampung gelar rapat paripurna di ruang rapat utama gedung DPRD setempat, Senin (10/8/20).
Selain membahas 12 raperda inisiatif, ada 10 daperda lain yang diinisiasi Pemprov Lampung juga dibahas para wakil rakyat.
Wakil Ketua DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, mengatakan, pihaknya bersama komisi-komisi mencermati terkait raperda baik yang inisiatif DPRD maupun Pemprov Lampung secara bersama.
Menurutnya, ini dilakukan agar aturan bisa berjalan efektif.
“Khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemprov, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi,”ucap Ririn.
Menurutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus sesuai dengan aspirasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Diketahui, 12 raperda usulan DPRD Lampung antara lain tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung, Kerjasama Antar Daerah, Rencana induk Pariwisata Daerah Provinsi Lampung.
Kemudian Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar, Perubahan PERDA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Raperda Tentang Pengendalian Operasional Bandara Internasional Radin Inten II. (lam/rif)
