Jakarta- DPR RI bergerak cepat untuk selesaikan masalah permodalan yang mendera Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Dalam waktu dekat, DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) yang khusus menangani masalah ini.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk penyelesaian masalah bank syariah tertua di Indonesia itu. Pun demikian, ia masih enggan menyebutkannya lantaran belum final.
Dia hanya menjamin permasalahan Muamalat akan teratasi sehingga nasabah tidak perlu panik.
“Kita akan panggil pemegang sahamnya, auditornya. Kita akan bahas keuangannya,” ujar Dito usai rapat tertutuo dengan OJK (18/11/19).
Dito menekankan DPR dan pemerintah terus mengawasi penyelesaian masalah Bank Muamalat.
“Kepada nasabah dan masyarakat supaya tenang saja. Tidak usah ada yang dikhawatirkan. Tabungan sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” ujar dia.
Dito berjanji akan membentuk Panja Muamalat dalam waktu dekat.
Selain untuk Muamalat, panja tersebut juga akan dibentuk untuk persoalan permodalan dan likuiditas yang mendera PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
Rapat tertutup antara Komisi XI DPR dan OJK berlangsung hingga empat jam pada Senin siang hingga petang.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai rapat tertutup tersebut tidak memberikan komentar sedikitpun meskipun dicecar banyak pertanyaan oleh awak media.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana juga memilih irit berkomentar.
Dia hanya mengatakan Komisi XI DPR meminta OJK untuk segera mempercepat masuknya investor ke Muamalat.
“Pokoknya diminta untuk mempercepat investor masuk ke sana. Sudah segitu dulu,” kata Heru.
Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia, sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas permodalan.
Bank tersebut baru saja mengumumkan rencana Penawaran Umum Terbatas IV dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
Dalam keterbukaan informasi di situs resminya, Bank Muamalat berencana menerbitkan 32,96 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar.(ant/dim)
