JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad minta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini menyusul terjadinya kasus keracunan di sejumlah daerah yang menimbulkan kekhawatiran publik.
Dasco menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut dan menilai perlu ada investigasi mendalam untuk memastikan penyebab pasti, apakah murni kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan.
“Kami minta BGN menyikapi hal ini secara serius. Aparat penegak hukum juga harus turun ke lapangan untuk memastikan apakah benar keracunan akibat kelalaian, atau ada faktor lain yang disengaja,” ujar Dasco di Senayan, Jakarta Kamis (25/9/25).
Menurutnya, sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, MBG harus dikelola dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Ia juga menyoroti temuan bahwa dari sekitar 8.000 dapur penyelenggara MBG, hanya 34 yang memiliki sertifikat higienis.
“Temuan ini harus menjadi perhatian serius. Kami beri kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi yang diperlukan agar program kembali berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Politisi Gerindra itu berharap evaluasi yang dilakukan BGN dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Evaluasi yang matang akan memastikan program MBG benar-benar meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa,” tegasnya.
Pada lain, Satgas MBG Provinsi Lampung mengungkap ada 572 kasus keracunan makanan di Bumi Ruwa Jurai di Bulan Agustus – September 2025.
Ratusan kasus keracunan itu berasal dari Kabupaten Tanggamus sebanyak 14 siswa; Lampung Timur sebanyak 27 siswa; Bandar Lampung sebanyak 503 siswa; Lampung Utara sebanyak 16 siswa dan Kota Metro sebanyak 12 siswa
Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul juga mengungkap bahwa pihaknya menemukan kasus makanan basi yang tidak bisa didistribusikan terjadi pada 15 September 2025 lalu di Kota Metro
“Jadi untuk kasus keracunan yang sifatnya massal ini kami off kan dulu,” ucapnya.
Sementara itu, sejumlah orang tua di Bandar Lampung mengaku tidak mengizinkan anaknya untuk mengkonsumsi makanan MBG.
” Saya pesan ke guru agar anak saya tidak dikasih makanan MBG. Marak keracunan begitu, horor deh,” ujar Yuli, salah satu warga Labuhan Ratu Bandar Lampung.
Menurutnya, tidak memberikan makanan MBG kepada sang anak merupakan salah satu cara melindungi sang buah hati dari potensi terjadinya keracunan.
“Lebih baik mencegakh lah mas, daripada mengobati. Kacau urusan kalau sampai keracunan,” pungkasnya.
Persoalan MBG di Lampung tidak hanya soal keracunan, tapi juga kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG.
Bulan lalu sejumlah siswa di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu melontarkan keluhan terhadap kondisi makanan yang disajikan, Kamis (7/8/2025).
Berdasarkan hasil penelusuran secara langsung kepada para siswa di sekolah, keluhan ini di mulai sejak hari kedua mereka menerima bantuan makan gratis dari pemerintah pusat.
Keluhan ini berupa buah-buahan yang diberikan sebagian sudah membusuk, sayuran yang tidak matang, maupun lalapan jenis sayur yang terasa pahit. Hal ini menjadi perhatian sejumlah wali murid akan keamanan makanan melalui program ini.
Seperti yang diungkapkan oleh sejumlah siswa kelas 7.3 dan kelas 9.3 SMPN 1 Patoman, Kecamatan Pagelaran bahwa pada Selasa (5/8/25) mereka mendapatkan menu sajian dengan lauk olahan telur dan tempe bacem. Menurut para siswa sebagian tempe bacem yang disajikan tidak matang. Demikian juga dengan buah salak yang diberikan sebagian siswa menerima dalam keadaan sudah busuk dibagian dalam.
Sementara pada hari berikutnya, Rabu (6/8/25) menurut pengakuan sebagian siswa, lalapan sayuran selada masih terasa pahit. “Memang tidak semuanya tapi sebagian dari kami dapat sayur seladanya pahit,” ujar Naira yang diamini teman-temannya.
Demikian juga menurut pengakuan siswa Kelas 6 di SDN 1 Patoman. Para siswa melontarkan keluhan yang sama ketika menerima sajian MBG sejak Senin (4/8).
Ketika dilakukan konfirmasi, pihak pengelola dapur MBG di jalan raya Pagelaran, tepatnya di depan rumah makan Zella, tidak mengizinkan masuk dan enggan menanggapi keluhan tersebut. Saat dihubungi via telepon WhatsApp, Edwin selaku SPPI juga menolak memberikan keterangan.
Dia berdalih, dirinya tidak bisa memberikan komentar apapun seputar MBG. Dia mengatakan bahwa yang dapat menjawab semua permasalahan adalah BGN.
“Saya tidak bisa memberikan statemen apapun soal itu. Silahkan bapak tanyakan ke BGN,” kata dia.
Sementara Pratiwi, wali murid SMPN 1 Patoman menyesalkan kondisi tersebut. Pasalnya, pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk program ini tapi realisasi di lapangan tidak memuaskan. Menurut penilaiannya, program ini menjadi sebatas proyek yang menguntungkan sebagian orang saja.
“Sebagai orang tua kami ingin makanan anak kami terjamin. Setidaknya kebersihan dan keamanannya, bila masih ada kandungan obat hama di sayuran tentu bisa membahayakan. Kami berharap pemerintah betul-betul dalam mengawasi program ini,” ungkapnya. (tar/abu/dim)
