Selayar – Langkah koordinasi dan upaya percepatan peningkatan status kelembagaan, Pos SAR Selayar, menjadi kantor diungkap wakil bupati, H. Saiful Arif, SH dalam sesi wawancara ekslusif dengan wartawan menjelang kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini yang dijadwalkan akan berkunjung dan sekaligus membuka penyelenggaraan kegiatan bakti sosial (Baksos) Kementerian Sosial di Kabupaten Selayar, Sulsel.
Wabup H. Saiful Arif, SH, menandaskan, pihaknya sementara akan memilih dan menentukan waktu yang tepat untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan kantor SAR Makassar dan bersama sama menghadap kembali ke kementerian tekhnis terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang berkewenangan memutuskan persoalan, besaran jumlah personil yang nantinya akan ditempatkan di Kantor SAR Selayar.
Penentuan alokasi anggarannya sendiri kata wabup membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan DPR.
Langkah dan upaya percepatan terus didorong pemerintah kabupaten melalui jalur koordinasi, dan membangun akses komunikasi dengan semua pihak, termasuk menampung, mendengarkan, serta menindaklanjuti masukan dari pihak SAR Nasional agar pemerintah kabupaten dapat menambah kekuatan argumentasi untuk mendukung maksimalisasi koordinasi di tingkat pusat.
Hal tersebut diakui wabup telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Selayar. Selain itu, pemkab juga tengah mengupayakan untuk bisa mengakomodir harapan Badan SAR Nasional, yang meminta pengalokasian enam orang personil Satpol PP untuk ditugaskan di Pos SAR Selayar dengan konsekuensi pembayaran honor tetap ditanggung pemerintah kabupaten.
Personil Satpol PP yang akan disiagakan 1×24 jam, rencananya akan dibagi tiga shift perhari.
Wacana ini kata Saiful Arif, sementara bergulir dan menjadi bahan diskusi di internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan untuk selanjutnya menentukan siapa yang akan bertugas mengisi posisi itu.
Pemerintah kabupaten juga telah berkoordinasi dengan Kepala bagian Umum dan Protokoler (Kabag Umpro) yang menangani transportasi darat agar bisa mengupayakan bantuan fasilitasi penambahan armada kendaraan operasional berstatus pinjam pakai
untuk Pos SAR Selayar yang merupakan bagian dari harapan pihak SAR Nasional.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menambah argumentasi dan sekaligus mengimplementasikan langkah serius pemerintah kabupaten dalam rangka untuk mendorong peningkatan staus kelembagaan Pos SAR Selayar menjadi Kantor, kuncinya. (Fadly)
