PESAWARAN- Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona hadiri pertemuan yang di inisiasi Polres Pesawaran, ditujukan guna menyatukan persepsi untuk mendapatkan solusi penyelesaian terkait polemik lahan perkebunan karet seluas 329 hektar yang ada di Tanjung Kemala, Desa Tamansari, Gedongtataan, Pesawaran, Lampung, antara PTPN 7 Way Berulu, Gedongtataan dengan Masyarakat adat dan sejumlah elemen masyarakat setempat.
Selain Dendi, pertemuan juga dihadiri Sekda Pesawaran Wildan, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heny Hitijahubessy, Ketua BPN Pesawaran Sri Rejeki dan sejumlah pejabat Pemkab Pesawaran, yang dilaksanakan di Ruang Teluk Ratai, Pemkab setempat, Rabu (20/9/23)
Usai pertemuan Dendi Ramadhona mengatakan, pertemuan ini ditujukan guna menyatukan persepsi dari semua pihak terlebih bagi kedua belah pihak yang bersengketa, dalam hal ini pihak PTPN 7 Way Berulu dengan Masyarakat Adat (Ahli Waris), yang didukung Aliansi Masyarakat Menggugat.
Sebab, kata dia, selama ini yang terjadi terkait lahan 329 hektar tersebut, adalah saling klaim dari kedua belah pihak yang menyebut pihaknyalah yang lebih berhak atas penguasaan lahan tersebut.
“Kita berharap dari pertemuan ini dapat menyatukan persepsi dari semua pihak terkait, terhadap solusi terbaik dalam penyelesaian atas saling klaim yang terjadi dari kedua belah pihak selama ini,” ucap Dendi.
“Terpentingnya lagi, kita tadi telah menyepakati untuk bersama- sama menjaga kondusifitas keamanan tetap terjaga dalam masyarakat, itu saja,” sambungnya.
dikatakannya, untuk memastikan siapa pihak yang berhak atas lahan tersebut, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan menanyakan kepastiannya dengan lembaga pemerintah pusat yang terkait dengan masalah ini.
“Untuk memastikan kebenaran siapa yang lebih berhak atas lahan itu, kita nanti akan menanyakannya langsung kepada Kementrian ATR/ BPN, Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan RI,” terangnya.
Sementara itu Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Heny Hitijahubessy, mengatakan pihaknya tetap berdiri ditengah (netral) dalam menyikapi polemik yang terjadi antara PTPN 7 dan Masyarakat Adat tersebut.
“Intinya kami dan bupati netral menyikapi hal ini. Kami percaya masyarakat Pesawaran cinta damai, oleh karenanya kami mengajak kepada semua terkait, untuk bersama-sama tetap menjaga kondisifitas wilayah dan masyarakat ,” harapnya. (rid)
