BANDARLAMPUNG – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardy Daud M.Sc, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, atas komitmen dan penekanan Gubernur Lampung untuk mengsinkronkan tema prioritas nasional kepada rancangan pembangunan Kebupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Restuardy Daud menilai bahwa Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan tema “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya” telah sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
hal tersebut disampaikan Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardy Daud M.Sc, saat menghadiri Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (29/03/2023).
Kemudian dalam konteks pencapaian pembangunan, Restuardy Daud mengatakan bahwa sebagian besar indikator pembangunan Provinsi Lampung memiliki tren positif dan menunjukan hal-hal yang sangat menggembirakan, bahkan sebagian besar lebih baik atau diatas rata-rata nasional.
Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi atas pencapaian kualitas SDM di Provinsi Lampung yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2022 IPM Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45.
Selanjutnya pada sektor ketenagakerjaan, Restuardy Daud menilai bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka ditahun 2022 tercatat 4,52 persen, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,69 persen. Hal ini menempatkan Provinsi Lampung sebagai Provinsi dengan angka Pengangguran Terbuka tersendah ketiga terendah di Sumatera. Capaian tersebut bahkan lebih baik dari rata-rata nasional.
“Momentum ini perlu dijaga dengan beberapa langkah kedepan diantaranya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti kolaborasi dengan swasta dengan melakukan pembukaan lapangan kerja dan berbagai isu lainnya seperti inklusifitas, penyerapan tenaga kerja, serta penyiapan tenaga kerja yang berbasis hijau atau green job,” ungkapnya.
Selain itu Restuardy Daud juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dimana angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 1,67 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,44 persen pada Tahun 2022. Hal ini menurut Restuardy Daud memerlukan dukungan strategi berkelanjutan yang melibatkan multi aktor dan multi sektor supaya penanganannya bisa tepat sasaran. (*)
